oleh

Otonomi Daerah Sebagai Teropong Globalisasi

Negara adalah rumah untuk menjamin masa depan bagi warga negara. universitas adalah lembaga yang mengupayakan kecerdasaan bagi warga negara.  Begitu pula politik dihadirkan sebagai alat untuk mendistribusikan keadilan bagi warga negaranya. Itulah isi peradaban.

Tetapi, ada monster didalam negara, ia adalah koruptor. Ada monster didalam Universitas, ia adalah pikiran dogmatis. Dan monster didalam politik adalah politisi yang menganggap politik sebagai pasar untuk memperkaya diri. Itulah perusak peradaban.

Selalu ada kontras dalam arena kehidupan. Selalu ada hirup pikuk dalam susasana kekininan. Dan itulah yang hendak kita percakapakan, demi upaya terus merawat peradaban yang lebih baik.

Arus gelobalisasi membawa negara Indonesia pada percakapan dunia, dengan tujuan mulia bahwa setiap negara akan ditagih etika eksistensinya. Bahwa kesenjangan antar negara membutuhkan negara lain untuk ikut serta bertanggungjawab.  Yaitu,negara maju mau menyodorkan tangannya terhadap negara miskin sebagai bentuk tanggung jawab sesama penghuni bumi. Itulah deskripsi esensi gelobalsasi.

Namun kontrasnya,  pertandingan padaarena globalisasi kerap dimulai sebagai ajang eksistensi negara dalam menunjukan kekuatan dan ketahanan ekonomi- politiknya. Globalisasi kerap dijadikan konsolidasi kekuatan-kekuatan negara yang berdiri dan terbagi atas nama persamaan ideologi. Dan kekuatan ekonomi-politik kerap di beackup oleh kekuatan militernya. Inilah perlintasan globalisasi yang mesti dipahami, walau lahir dari sejarah yang purba.

Tetapi, otonomi daerah tak membicarakan gelobalisasi, kesibukan otonomi daerah adalah pemerintahan yang ambil kendali. Kendali atas nama kekuasaan yang sewaktu-waktu memperontonkan kepicikan. Kekuasaan dikendalikan oleh emosi kuasa, bukan akal sehat, itulah yang terjadi pada tataran pemerintahan dan kebijakan. Sebagai contoh; alokasi anggaran yang tidak masuk akal, dan itu  menjadi semacam latah endemik pada pemerintahan otonomi daerah.

Padahal, arus globalisasi telah menagih kita sebagai humanitarian dan warga negara dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik. Tetapi, pemerintahan daerah sibuk dengan pertunjukan piciknya. Lihat saja isue dan sikap yang disodorkan oleh media, beritanya adalah soal konflik politisi atau partai yang tidak mendapatkan jatah ketua komisi. Dan yang tragis, ada pempinan daerah yang melakukan blusukan setiap minggu pada warga dengan anggaran ratusan juta, padahal jika ditempuh, daerah itu dapat dikelilingi hanya menghabiskan waktu dua jam. Inilah suasana yang amat melelahkan untuk terus disaksikan.

Persoalan sosial bisa di urai melalui lanskap kecerdasan manusia sebagai aktor didalamnya. Dan tanggung jawab mulia itu diberikan oleh Universitas agar kecerdasan manusia itu selaras dengan upaya-upaya perubahan . Karena itu, dialektika hadir pada ruang publik yang sumbernya utamanya adalah tubuh Universitas melalui rahim ilmu pengetahuan. jelas, karena ada pertanggungjawaban ilmiah dalam upaya perubahan itu.

Tetapi, Universitas dikota Cirebon hadir dalam kebisuan, ia seperti buta dan tuli.  Percakapan ilmiah tidak dihadirkan dalam konstelasi persoalan sosial kekinian.  Padahal, percakapan ilmiah bertujuan untuk melakukan perlawanan pada opini dan kekuasaan yang sudah  menghegemoni. Karena pada posisi objektif lah upaya perubahan jahu dari sentimenitas. Dan sumber itu dapat dihasilakan dari Universitas yang berisi akademisi dan cendekiawan. Karena integeritasnya sudah teruji melalui kejujuran prodak ilmiahnya.

Mengecewakan, bahwa Universitas tidak optimal dalam mengupayakan peranannya dalam perubahan-perubahan sosial melalui percakapan ilmiah. Seperti paham dogmatis, bahwa Universitas hanya bertujuan untuk meningkatkan akhlak dan moral, bukan untuk menyusun logika dan mengembangkan dialektika. Padahal, yang utama adalah susunan logika dan perkembangan dialketika, karena itu adalah asal-usul argumentasi dari jantung Universitas dalam eksistensi keilmuanya.

Gedung parlemen mestinya berisi edukator publik bukan debit kolektor partai. Persoalan yang disodorkan melalui media hendaknya adalah persoalan publik, bukan boros mengumbar persoalan partai menjadi konsumsi publik. itu lah dalil keutamaan sebagai manusia politik yang ada diparlemen, yang terpilih sebagai wakil rakyat. Apa lagi mutu persoalannya hanya pada tataran tidak digajinya pengurus partai, ini memperlihatkan wakil rakyat tidak saja mengalami defisit etic, tetapi telah melecehkan pikiran publik melalui konsumsi media.

Ada iklim politik yang mesti diubah, ia adalah mutu argumen yang bersumber dari parlemen. Agar politik itu hadir sebagai pertarungan etic, dengan tujuan berlomba mendapatkan simpatik publik melalui sikap dan cara berpolitik. Yaitu, utmakan percakapan mengenai soal-soal publik seperti, keadilan, kesejathraan, kesehatan dan tingkat harapan hidup yang tinggi dengan tujuan ada suasana kebahagian untuk publik dalam partisipasi politiknya.

Sesungguhnya, percakapangelobalisasi bukan hanya melibatkan pemerintahan pusat, tapi ia hendak dipercakapkan melaui teropong pikiran otonomi daerah. Karena negara mengamanatkan setiap warga negaranya agar terlibat dalam perlintasan dunia, lintasan yang sungguh tidak bisa kita hindari efeknya. Untuk itu, teropong pikiran otonomi daerah dengan aktor pempinan daerah, Universitas dan wakil rakyat harus memulai percakapan gelobalisasi dengan maksud memberikan edukasi terhadap generasinya, dengan tujuan mempersiapkan kemampuan setiap warga negara untuk terlibat dalam arus maupun pertandingandalam arena gelobalisasi.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah harus memberikan fasilitas agar pikiran generasi dapat terlibat dengan arus perkembangan dunia, misalnya, denganmenciptakan iklim progresif dalam ruang publik, dan tidak mengimitasi metode blusukan yang menghabiskan anggraan ratusan juta. Universitas mesti menunjukan perannya sebagai penajam kecerdasan dengan terlibatnya pada persoalan sosial secara otonomi daerah melalui presfektif gelobal. Dan wakil rakyat mesti sungguh-sungguh mejadi edukator publik dengan sekala otonomi daerah namun dengan tindakan etic mendunia, yaitu teladan masa depan.

Meninggalkan tindakan purba dengan menjalankan kebijakan dan politik akal sehat adalah prinsip etic gelobalisasi secara sederhana. Lebih dari itu iklim politik dan pemerintahan mesti menunjukan jalan pikiran dunia. inilah harapan otonomi daerah sesungguhnya, yaitu mendekatkan dunia pada sekala daerah.

Moster dalam negara yaitu koruptor akan dilenyapkan oleh prinsip etic gelobalisasi atas nama kesejatrahan dunia yang lebih adil. Monster Univesitas yaitu pikiran dogmatis akan dibuka oleh wacana dunia dengan keterlibatan jalan pikiran yang terbuka sebagai komitmen humantarian atau warga dunia. Dan politik bukan lagi pasar untuk memperkaya diri, karena prinsip etic dunia dalam politik adalah sebagai alat untuk mendistribusikan keadilan. Inilah tagihan dunia terhadap umat manusia di masa depan.

Karena ini semua demi kesiapan generasi selanjutnya dalam menghadapi tagihan-tagihan etic dunia, agar generasikedepan tidak gagap dan tidak dianggap purba dalam pergaulan gelobal, untuk itu teropong gelobalisasi harus diciptakan melalui lanskap otonomi daerah.

*) Mahasiswa Fisip Unswagati, Aktivis BASIS, Ketua Dialog

Komentar

News Feed