Citrust.id – Perusahaan Daerah (Perumda) Farmasi Kota Cirebon mengajukan penyertaan modal kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sebesar Rp3 miliar.
Penyertaan modal tersebut, tertuang dalam rancangan peraturan daerah (raperda) yang disampaikan oleh Pemkot Cirebon rapat paripurna DPRD Kota Cirebon, Senin (20/6/2022) pagi, di ruang utama Griya Sawala DPRD.
Direktur Perumda Farmasi, Emirzal Hamdani mengatakan, penyertaan modal itu akan digunakan untuk renovasi ruang dokter, penambahan ruang dokter, operasional Perumda Farmasi dan pembuatan klinik pratama.
“Saking kurang nyamannya ruangan, bisa membuat orang yang sehat jadi sakit. Makanya kita ingin ada renovasi kecil untuk ruangan dokter, kemudian ada penambahan ruang dokter,” jelasnya.
Soal Klinik Pratama, kata Emir, ini akan menjadi program yang baru dan utama karena akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Makanya mohon doanya agar bisa terlaksana dengan lancar,” ungakpnya.
Nominal penyertaan modal yang diajukan itu, lanjut Emir, memang tidak banyak karena melihat keterbatasan keuangan pemerintah daerah yang masih belum stabil pascapandemi Covid-19.
“Memang karena keterbatasan pemerintah daerah. Tapi kami ingin semua rencana program berjalan dengan maksimal,” ujar dia.
Emir juga secara terbuka menjelaskan, bahwa selama ini Perumda Farmasi memiliki hutang kepada suplier obat yang nilainya jika diakumilasikan mencapai Rp500 juta.
“Jadi hutang itu tiap bulan. Bulan ini bayar, tapi sekaligus hutang obat. Jadi gali lubang tutup lubang. Dan kami baru tahu ini sejak masuk di 2021 lalu,” kata dia.
Emir juga menjelaskan, bahwa pihaknya ingin seluruh hutangnya dibayar. Karena apabila suplier menarik semua obat dan diminta bayar, maka Perumda Farmasi akan kolaps.
“Makanya kami butuh fresh money untuk melunasi agar gerak kami lebih maksimal. Karena hutang sudah ditutup semuanya,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs Nashrudin Azis SH mengakui, bahwa penyertaan modal itu sebagai upaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Tujuan tidak lain untuk masyarakat. Apabila perusahaan tumbuh, maka pendapatan asli daearj (PAD) juga naik. Imbasnya pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat juga maksimal,” katanya. (Aming)
