Citrust.id – Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Kepatuhan itu mencakup kewajiban mendaftarkan pekerja, membayar iuran, serta memperbarui data secara rutin agar pekerja dan keluarganya terlindungi dalam layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan menegaskan, pendaftaran badan usaha dilakukan melalui aplikasi e-Dabu. Perusahaan tidak hanya mendaftarkan badan usaha, tetapi juga pekerja beserta anggota keluarganya sebagai peserta JKN.
Data identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal lahir harus dicatat dengan benar agar kepesertaan sesuai dan tidak menimbulkan kendala saat pekerja mengakses layanan kesehatan.
Selain pendaftaran, perusahaan wajib membayar iuran setiap bulan sesuai tagihan. Besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap atau upah bulanan.
Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja. Pembayaran iuran harus dilakukan tepat waktu, yakni sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
Tak kalah penting, perusahaan juga wajib memperbarui data melalui aplikasi e-Dabu. Perubahan yang harus dilaporkan mencakup besaran gaji, status keluarga, hingga pekerja yang masuk atau keluar dari perusahaan.
Data yang selalu mutakhir akan memastikan peserta JKN aktif dan dapat menggunakan fasilitas kesehatan tanpa hambatan.
BPJS Kesehatan mengingatkan bahwa kepatuhan badan usaha dalam program JKN merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap kesejahteraan pekerja.
Dengan data yang akurat dan iuran yang dibayarkan tepat waktu, seluruh pekerja dapat memperoleh jaminan layanan kesehatan secara optimal.
Sumber: BPJS Kesehatan
