Citrust.id – Bawaslu Kota Cirebon menjajaki kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Cirebon untuk memperluas pengawasan partisipatif dan memperkuat demokrasi. Penjajakan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Cirebon, Rabu (16/9/2026), dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU).
Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiyah, mengatakan pertemuan tersebut menjadi tahap awal untuk menyusun kesepakatan bersama terkait penguatan demokrasi. Menurut dia, pembahasan dengan jajaran TP PKK telah mencakup sejumlah hal yang nantinya dituangkan dalam kerja sama tertulis.
“Alhamdulillah kami berdiskusi banyak hal dengan pengurus TP PKK. Intinya untuk penguatan demokrasi. Setelah ini kita akan menandatangani kerjasama secara tertulis,” ungkap Devi.
Devi juga memaparkan sejumlah agenda Bawaslu Kota Cirebon yang tetap berjalan pada masa nontahapan. Di antaranya pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, serta konsolidasi demokrasi.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2HM) Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, menilai TP PKK memiliki jaringan kader yang dapat mendukung penguatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.
Jejaring tersebut tersebar melalui kader TP PKK di seluruh Kota Cirebon. Karena itu, Bawaslu melihat adanya ruang kolaborasi untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi dan kepemiluan.
“Melalui jejaring kader yang dimiliki TP PKK se-Kota Cirebon, kami berupaya memperkuat jejaring pengawasan partisipatif melalui kolaborasi yang akan kita bangun,” kata Fajri.
Fajri menambahkan, kader TP PKK yang mayoritas merupakan perempuan juga berkaitan dengan komposisi pemilih di Kota Cirebon. Berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki.
Atas dasar itu, Bawaslu mengajak TP PKK mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai demokrasi.
“Kami mengajak TP PKK untuk berperan dalam pengawasan partisipatif. Kita ingin bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat di Kota Cirebon,” katanya.
Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo, menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Ia mengapresiasi langkah Bawaslu Kota Cirebon untuk membangun kerja sama dalam konteks penguatan demokrasi.
“Langkah yang dilakukan Bawaslu Kota Cirebon sangat baik. Kami mengapresiasi dan berkomitmen untuk membangun Kerjasama, serta mengimplementasikannya secara Bersama-sama,” katanya.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, TP PKK akan mengajak Bawaslu Kota Cirebon hadir dalam agenda pertemuan rutin bersama kader di setiap kelurahan se-Kota Cirebon. Pertemuan tersebut nantinya menjadi ruang bersama untuk memberikan edukasi mengenai politik, demokrasi, dan kepemiluan.
Kerja sama Bawaslu Kota Cirebon dan TP PKK tersebut selanjutnya akan diperkuat melalui kesepakatan tertulis yang akan ditandatangani kedua pihak. (Haris)
