Citrust.id – Pengendalian inflasi menjadi perhatian pemerintah daerah di wilayah Ciayumajakuning seiring pentingnya menjaga harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Semester I Tahun 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Forum tersebut membahas perkembangan inflasi, ketahanan pangan, hingga percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Sinergi antardaerah dinilai diperlukan karena perubahan pasokan dan harga komoditas di satu wilayah dapat berdampak terhadap daerah lain di kawasan Ciayumajakuning.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama untuk memastikan harga tetap terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan informasi kepada masyarakat tersampaikan dengan baik.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Wihujeng.
HLM mengangkat tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas.” Pertemuan dihadiri para kepala daerah se-Ciayumajakuning, Bank Indonesia, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan strategis.
Dalam pembahasan pengendalian inflasi, strategi 4K kembali menjadi kerangka utama. Empat aspek tersebut mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Ketahanan pangan juga mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga. Bank Indonesia mendorong penguatan produksi komoditas pangan strategis, kerja sama antardaerah, optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD), serta mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu pasokan.
“Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas harga. Karena itu, penguatan produksi pangan strategis, kerja sama antardaerah, dan mitigasi terhadap risiko pasokan perlu terus diperkuat,” ujar Wihujeng.
Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan bersama para kepala daerah se-Ciayumajakuning. Kesepakatan itu mencakup penguatan produksi pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi KAD, dan penguatan langkah mitigasi terhadap risiko pasokan.
Pada forum yang sama, bantuan sarana dan prasarana diserahkan kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas serta kapasitas petani dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
“Dukungan kepada kelompok tani diharapkan dapat memperkuat sisi pasokan pangan. Dengan pasokan yang terjaga, upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih kuat dari sisi produksi,” kata Wihujeng.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menilai pengendalian inflasi memiliki kaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, keberhasilan pengendalian harga tidak semestinya hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Wali Kota.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat 3,01 persen. Inflasi month-to-month (m-to-m) berada pada angka 0,40 persen, sedangkan inflasi year-to-date (y-to-d) mencapai 1,80 persen.
Pemkot Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai salah satu sumber tekanan inflasi. Kelompok tersebut memberikan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen.
Sejumlah komoditas strategis turut menjadi perhatian, di antaranya daging ayam ras, beras, dan bensin. Perubahan harga komoditas tersebut dinilai dapat berpengaruh langsung terhadap pengeluaran masyarakat.
Pemkot Cirebon kemudian mengoptimalkan pengendalian inflasi dengan menerapkan kerangka 4K. Salah satu program yang dijalankan adalah MOL PANGLING atau Mobil Pangan Keliling yang mulai diluncurkan pada Juni 2026.
MOL PANGLING menyasar kawasan permukiman untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Program itu antara lain telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan.
Komoditas yang disediakan melalui program tersebut meliputi beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.
“Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan,” ujar Wali Kota.
Selain MOL PANGLING, pengendalian harga juga dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Berbagai langkah tersebut dijalankan bersama TPID Kota Cirebon.
Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Kota Cirebon sebelumnya mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Pada pertengahan tahun ini, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Cirebon, Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali.
Effendi Edo menegaskan penghargaan tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan evaluasi. Capaian itu justru dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kebijakan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi.
“Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi,” tuturnya.
Di sisi lain, pembahasan HLM TP2DD diarahkan pada percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi transaksi pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Perluasan transaksi non-tunai juga menjadi bagian dari agenda tersebut. Langkah ini diharapkan memperluas ekosistem pembayaran digital sekaligus mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan inklusif.
“Transformasi digital perlu berjalan seiring dengan penguatan pengendalian inflasi. Perluasan transaksi non-tunai dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Wihujeng.
Effendi Edo juga menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan komoditas. Menurut dia, keterkaitan aktivitas ekonomi di Ciayumajakuning membuat kondisi pasokan di suatu daerah dapat berpengaruh terhadap harga di wilayah lainnya.
Kota Cirebon, yang menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan dan distribusi di kawasan tersebut, turut merasakan pentingnya kelancaran arus komoditas. Karena itu, surplus pangan di satu wilayah dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kekurangan pasokan melalui penguatan KAD.
“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.
Kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, kelompok tani, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian dari strategi bersama tersebut. Pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan digitalisasi daerah dibahas sebagai agenda yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi Ciayumajakuning. (Haris)
