Citrust.id – Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cirebon meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan sosial. Langkah tersebut dinilai semakin mendesak di tengah pelemahan daya beli masyarakat yang berpotensi memicu meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya, S.Fil.I., M.Si., usai rapat kerja bersama Kesbangpol Kota Cirebon di Kantor Kesbangpol, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan maupun pelaksanaan program.
“DPRD meminta agar Kesbangpol Kota Cirebon bisa lebih progresif menjalankan programnya dengan segala keterbatasan anggaran yang sedang terjadi saat ini,” ujar Imam.
Ia menegaskan, Komisi I DPRD telah memberikan sejumlah penekanan terhadap program strategis yang perlu menjadi prioritas Kesbangpol. Salah satunya ialah memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila di seluruh sekolah di Kota Cirebon.
“Komisi I DPRD juga menitikberatkan agar program kegiatan wawasan kebangsaan dan penanaman ideologi Pancasila menjadi prioritas di masing-masing sekolah yang ada di Kota Cirebon,” katanya.
Selain sektor pendidikan, pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) juga menjadi perhatian DPRD. Imam menilai pembinaan dan verifikasi ormas harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah.
“Pembinaan ormas itu menjadi bagian dari tugas yang harus dilakukan tiap tahun. Begitu juga dengan verifikasinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Imam menekankan bahwa Kesbangpol memiliki peran penting sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam membaca dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, instansi tersebut dituntut mampu mengidentifikasi potensi konflik sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Kesbangpol harus bisa menjadi semacam lembaga yang bisa mendeteksi dini setiap kerawanan sosial yang ada di Kota Cirebon. Karena dengan kondisi pelemahan daya beli masyarakat hari ini, potensi itu menjadi nyata,” tegasnya.
Menurut Imam, penurunan daya beli bukan hanya terjadi di Kota Cirebon, tetapi juga menjadi persoalan yang dirasakan berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah jika tidak diantisipasi secara tepat.
“Tidak menutup kemungkinan dengan menurunnya daya beli masyarakat ini, berpotensi terjadi ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Ini yang harus dideteksi dini Kesbangpol,” tuturnya.
Ia menambahkan, bentuk ketidakpuasan masyarakat dapat diwujudkan melalui aksi unjuk rasa maupun demonstrasi. Namun, yang perlu diantisipasi adalah apabila aksi tersebut berkembang menjadi tindakan anarkis yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
“Mungkin saja dengan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, mereka melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Bahkan disertai dengan aksi anarkis, ini yang perlu diantisipasi,” kata Imam.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, menyambut baik kunjungan kerja Komisi I DPRD. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis.
“Bagi kami, kunjungan ini sangat positif karena menjadi bentuk dukungan agar kami dapat melaksanakan program secara optimal,” ungkap Eli.
Dalam rapat tersebut, Eli memaparkan berbagai program kerja Kesbangpol sepanjang 2026 beserta capaian dan tantangan yang dihadapi. Saat ini, Kesbangpol Kota Cirebon menjalankan enam program prioritas yang terbagi ke dalam tiga bidang utama, yakni Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
Menurut Eli, seluruh program tersebut dirancang secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas wilayah, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kualitas demokrasi, sekaligus mempererat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan.
“Melalui kolaborasi dan dukungan dari DPRD, Kesbangpol optimistis target-target prioritas ini dapat terealisasi secara maksimal demi menjaga ketertiban dan kondusivitas Kota Cirebon di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang,” katanya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana dan Anita Tri Handayani. (Haris)
