Citrust.id – Kondisi pasar tradisional di Kota Cirebon kembali menjadi sorotan setelah Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Harjamukti, Pasar Gunung Sari, dan Pasar Kramat, Selasa (23/9/2025). Hasil tinjauan menunjukkan banyak permasalahan serius yang dikeluhkan pedagang dan perlu segera ditindaklanjuti.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, mengungkapkan bahwa temuan di lapangan sangat memprihatinkan.
“Di Pasar Harjamukti, banyak atap ambruk, tarif parkir yang dikeluhkan terlalu mahal, bahkan ketika hujan turun air meluap hingga menyebabkan banjir di area dalam pasar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan toko modern yang berdiri tepat di depan pasar tradisional serta pedagang kaki lima (PKL) yang menutup akses utama ke pasar.
“Masalah ini harus segera ditertibkan agar pedagang pasar tradisional tidak semakin terpinggirkan,” tegasnya.
Di Pasar Gunung Sari, Komisi II menemukan toilet tidak layak dan banyak lapak kosong yang ditinggalkan pemilik tanpa kepastian. Selain itu, terjadi sengketa antara dua perusahaan pengelola pasar yang berdampak pada kelancaran aktivitas pedagang.
“Persoalan ini harus segera diselesaikan agar aktivitas ekonomi tidak terhambat,” jelas Handarujati.
Sementara itu, di Pasar Kramat, permasalahan utama adalah maraknya pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Handarujati menegaskan bahwa seluruh hasil inspeksi akan dibawa ke DPRD untuk dibahas bersama Pemerintah Kota Cirebon. Ia menilai revitalisasi pasar tradisional sangat mendesak agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.
“Harapannya, regulasi mengenai jarak antara toko modern dan pasar tradisional bisa segera dirampungkan. RDTR sudah ada sejak 2021, sehingga seharusnya regulasi bisa segera disusun,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD, H Karso, turut menyoroti lemahnya pengelolaan pasar, khususnya di PPH Harjamukti yang masih dikelola koperasi.
“Atapnya jebol, kalau hujan langsung bocor, tapi pedagang tetap bertahan berjualan. PKL pun seolah dibiarkan menutupi akses ke Pasar Harjamukti,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, DPRD telah berkoordinasi dengan Satpol PP agar PKL di trotoar segera diberi peringatan.
Plt Direktur Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Winda Meliyana, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD. Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kami akui kewenangan bangunan masih di bawah pihak ketiga, sementara pelayanan pasar seperti kebersihan dan keamanan ada di Perumda Pasar,” terangnya.
Terkait retribusi, Winda menjelaskan hasil pungutan belum maksimal karena masih di bawah tarif yang ditetapkan dalam Perwali. Dari total sekitar 4.500 pedagang, kini hanya sekitar 3.000 yang aktif di dalam pasar.
“Data itu tidak termasuk pedagang di luar gedung pasar. Karena itulah pendapatan retribusi masih rendah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keseragaman pungutan masih terjadi meski ukuran kios berbeda.
“Walaupun ukuran kios berbeda, pungutannya dipukul rata dengan alasan dagangan belum laris. Itu sebabnya retribusi belum optimal,” ungkap Winda.
Inspeksi Komisi II DPRD ke tiga pasar tersebut juga diikuti oleh anggota lainnya, yakni Wahid Wadinih, Tommy Sofiana, dan Een Rusmiyati. (Haris)
