Citrust.id – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun 2025 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD yang digelar di Griya Sawala, Kamis (25/9/2025).
Pengesahan itu dilakukan setelah Wali Kota Cirebon menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan APBD dalam rapat paripurna sebelumnya pada awal pekan.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD 2025 telah dilakukan secara menyeluruh bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Raperda perubahan APBD ini, sebelum ditetapkan Wali Kota, paling lama tiga hari harus disampaikan ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi,” ujar Andrie.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, SH, yang membacakan laporan Banggar menyebutkan bahwa dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp1,73 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,78 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp47 miliar.
Harry juga menekankan pentingnya prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menekankan bahwa setiap perubahan anggaran harus tetap akuntabel. DPRD bersama Pemda akan mengawal penggunaannya supaya masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, SAP, M.Si., menyampaikan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan langkah penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Seluruh proses ini menegaskan komitmen kita semua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai perundang-undangan,” kata Effendi.
Dengan pengesahan Perda ini, Pemerintah Kota Cirebon diharapkan mampu lebih responsif, efektif, dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah. (Haris)
