KUNINGAN (CT) – Menanggapi Bupati Kuningan soal polemik pembangunan RS. Cipari yang meminta saran kepada tokoh agama atau ulama, mendapat komentar dari praktisi hukum, A Haris.
Ia mengatakan, tindakan itu memang baik dilakukan seorang pimpinan daerah. Namun, alangkah lebih baik jika hal tersebut melibatkan semua lapisan masyarakat.
“Tujuannya untuk menghindari penilaian yang tidak mendasar, sehingga bisa menjadi ‘boomerang’ bagi bupati sendiri,” kata Haris yang juga aktivis hukum yang tergabung dalam KAI (Kesatuan Advokasi Indonesia), Sabtu (27/02).
Haris menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan jangan terlalu lama menggantungkan permasalahan mengenai polemik RS Cipari. Hal tersebut akan berdampak terganggunya kondusifitas masyarakat.
Sementara itu Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda melalui kepala Bagian humas sekretariat daerah Kab. Kuningan yakni Asep Budi Setiawan belum bisa memberikan keterangan mengenai polemik RS. Cipari. (Ipay)
