Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon mengajak para komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon periode 2025–2029 untuk menjadikan momentum serah terima jabatan sebagai awal penguatan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang informatif, transparan, dan responsif.
Pemkot menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Komisi Informasi sebagai mitra strategis dalam keterbukaan informasi publik.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut, menyampaikan, masyarakat kini menuntut layanan informasi yang cepat, sederhana, dan mudah diakses.
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Masyarakat harus bisa mendapatkan informasi yang mereka perlukan tanpa berbelit-belit. Inovasi layanan informasi menjadi kunci,” ujarnya dalam sambutan, Senin (24/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan penghargaan kepada komisioner Komisi Informasi periode 2021–2025 yang telah menyelesaikan masa baktinya.
Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kontribusi para komisioner yang dinilai berhasil memperkuat transparansi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Siti Farida, peran Komisi Informasi sangat penting karena berada di garis depan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat kota.
“Kontribusi Bapak dan Ibu telah menjadikan Cirebon semakin informatif dan terbuka. Ini capaian penting yang dirasakan langsung oleh warga,” katanya.
Ia berharap, dedikasi komisioner sebelumnya dapat menjadi teladan bagi para pemangku kepentingan di Kota Cirebon. Semangat melayani publik melalui transparansi, lanjutnya, merupakan modal besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Kepada komisioner baru periode 2025–2029, Pemkot Cirebon menyampaikan selamat atas pelantikan yang melalui proses seleksi ketat dan kredibel. Para komisioner diharapkan mampu menjawab tantangan keterbukaan informasi yang kian kompleks di era digital.
Wakil Wali Kota menegaskan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan fondasi agar setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia meminta komisioner baru segera memperkuat sosialisasi hak-hak informasi, meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa, serta menghadirkan inovasi layanan yang memudahkan akses publik.
“Kami ingin komisi ini menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” tuturnya.
Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon 2025–2029, Agung Soedijono, menyatakan kesiapannya memimpin lembaga tersebut. Ia berharap ekosistem informasi publik di kota itu tetap kondusif.
“Harapan kami, tidak ada sengketa informasi. Sebelum muncul persoalan atau konflik, kami berkomitmen menjalin kemitraan dengan badan publik,” ujarnya.
Agung menambahkan, komunikasi dan kerja sama lintas pihak, termasuk dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DKIS) Kota Cirebon, akan menjadi prioritas.
“Dengan doa dan dukungan semua pihak, khususnya mitra kami DKIS Kota Cirebon, kami yakin dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” katanya. (Haris)
