Citrust.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menyoroti mandeknya pencairan dana tahap kedua Program Perbaikan Rumah Ambruk yang dinilai menghambat pemulihan hunian warga berpenghasilan rendah.
Dalam rapat kerja di ruang serbaguna kantor DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (20/11/2025), ia menegaskan, keterlambatan itu berpotensi memperpanjang kerentanan sosial masyarakat.
Rinna menjelaskan, anggaran dari Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Pusat sejatinya sudah disiapkan untuk merenovasi ratusan unit rumah tidak layak huni. Namun, realisasi di lapangan terhambat oleh persoalan administrasi.
“Di balik antusiasme itu, implementasi program justru terhambat oleh keterlambatan pencairan dana tahap kedua, yang disebabkan belum disetujuinya Surat Keputusan (SK) yang diperlukan oleh Wali Kota Cirebon,” ujar Rinna.
Ia menyebutkan, kondisi rumah warga yang terdampak sangat mengkhawatirkan karena rentan terhadap bencana, penyakit, dan semakin memperlebar kesenjangan sosial. Melihat urgensinya, Rinna menilai penundaan SK tidak dapat dibiarkan tanpa alasan yang jelas.
Dalam rapat tersebut, ia mengajukan dua pertanyaan pokok kepada eksekutif.
“Apa alasan spesifik di balik belum disetujuinya pencairan dana tahap kedua oleh Wali Kota Cirebon? Apakah ada faktor administratif, anggaran, atau politik yang belum diungkap, mengingat dukungan dari provinsi dan pusat sudah tersedia?” kata Rinna.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada penumpukan dana maupun potensi penyalahgunaan selama proses tertunda.
“Apakah dinas terkait atau lembaga audit seperti BPK sudah turun langsung mengevaluasi proses ini?” tanya Rinna.
Rapat Komisi III ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pencairan dana tahap kedua. Rinna menegaskan bahwa percepatan pencairan sangat penting agar warga yang rumahnya ambruk dapat segera merasakan manfaat program tersebut.
“Target utamanya adalah memastikan bantuan perbaikan rumah dapat segera direalisasikan dan dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya. (Haris)
