Citrust.id – Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon periode 2025–2029 menandai langkah penting dalam menjaga konsistensi keterbukaan informasi publik di daerah. Pemerintah Kota Cirebon menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan predikat Kota Informatif yang telah diraih tahun sebelumnya.
Lima komisioner yang dilantik terdiri dari Agung Sedijono, Ibnu Abdillah, Luthfiyah Handayani, Ekky Bahtiar, dan Akhmad Junaeri. Mereka terpilih setelah melewati proses seleksi yang dinilai panjang, transparan, serta terukur.
Pemkot Cirebon menyebut proses tersebut menjadi bukti keseriusan dalam menjaga kualitas lembaga pengawal keterbukaan informasi.
“Proses seleksi yang panjang telah dilalui dengan integritas. Dan hari ini, saya menaruh harapan besar agar Komisi Informasi semakin memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Selasa (18/11/2025).
Edo menegaskan, Komisi Informasi memiliki peran sentral dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Menurutnya, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
“Kehadiran Komisi Informasi adalah pengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan nyata dalam menjaga kepercayaan publik,” ucapnya.
Ia juga menyoroti tantangan baru di tengah meningkatnya transformasi digital. Dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang semakin cepat dan akurat,
Komisi Informasi diharapkan mampu adaptif dan responsif. Pemerintah Kota, kata Edo, harus terus bergerak mengikuti dinamika tersebut agar tetap relevan dan dipercaya publik.
Dalam arahannya, Edo menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi fokus para komisioner.
Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Informasi sebagai pengawal keterbukaan informasi dan mitra strategis pemerintah. Kedua, memastikan penyelesaian sengketa informasi dilakukan secara profesional dan berimbang.
Ketiga, meningkatkan edukasi publik secara berkelanjutan kepada masyarakat dan seluruh PPID perangkat daerah. Keempat, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar layanan publik semakin mudah, cepat, dan relevan. Kelima, menjaga integritas dan independensi dalam setiap proses kerja.
“Integritas adalah fondasi. Tanpa itu, kepercayaan publik sebagai modal utama tidak dapat ditegakkan. Saya ingin komisioner menjadikan etika dan independensi sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas Edo.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, turut memberikan apresiasi dalam pelantikan tersebut.
Ia menyebut, Kota Cirebon memiliki rekam jejak bersejarah dalam pembentukan lembaga keterbukaan informasi di Indonesia.
“Di Jawa Barat, KI hanya terbentuk di Kota dan Kabupaten Cirebon. Bahkan, Kota Cirebon adalah kota pertama secara nasional yang membentuk Komisi Informasi. Ini adalah catatan historis yang sangat kuat,” ujarnya.
Husni menambahkan,.dedikasi Kota Cirebon dalam menata sistem informasi publik telah terlihat dari tahun ke tahun. Menurutnya, pencapaian tersebut bukan sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan semangat membangun kota yang informatif dan inklusif.
“Kota Cirebon memiliki jejak yang konkret dan jelas, yang menunjukkan konsistensi dalam menata kota informatif. Semoga mampu mempertahankan predikat Kota Informatif,” katanya.
Sebagai informasi, Kota Cirebon meraih Kategori Kota Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pemenuhan hak publik atas informasi bukan hanya wacana, melainkan agenda kerja nyata yang terus diwujudkan setiap tahun. (Haris)
