Citrust.id – DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (15/7/2026).
Persetujuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban juga menjadi instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Laporan keuangan yang telah diaudit BPK memang menjadi dasar pertanggungjawaban. Namun bagi kami, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada angka-angka serapan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap program benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menata ruang kota secara lebih baik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Effendi Edo.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Cirebon terus mengubah pendekatan evaluasi pembangunan dari sekadar mengejar capaian administratif menjadi penilaian yang lebih substantif terhadap hasil yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, setiap program tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari efektivitas dan manfaat yang dihasilkan.
Menurut Effendi Edo, berbagai sektor pembangunan, mulai dari penataan ruang kota, penguatan ruang publik, hingga peningkatan pelayanan dasar harus terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Cirebon atas pembahasan Raperda yang berlangsung objektif, kritis, dan konstruktif. Ia menilai berbagai masukan dan rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon atas sinergi dan masukan yang diberikan selama proses pembahasan. Setiap rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi kami untuk terus menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Effendi Edo menambahkan, tantangan pembangunan perkotaan, termasuk pengelolaan tata ruang dan sektor informal, membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, berbagai catatan strategis yang disampaikan DPRD akan diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025, tahapan berikutnya adalah penyampaian dokumen kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menutup sambutannya, Effendi Edo mengajak seluruh unsur pemerintah dan DPRD terus memperkuat sinergi agar pembangunan di Kota Cirebon semakin berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kemitraan antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mari kita terus memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon secara nyata dan berkelanjutan,” tutupnya. (ist)
