Citrust.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 sekaligus menetapkan daftar Propemperda tahun 2026 di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (20/11/2025).
Rapat tersebut bertujuan memastikan kesiapan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tahun mendatang sesuai ketentuan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, M Noupel SH MH, mengatakan, jumlah raperda yang dapat dibahas pada 2026 dibatasi maksimal 25 persen dari capaian tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2025 hanya enam raperda yang berhasil diselesaikan. Karena itu, sesuai aturan, di tahun 2026 kami hanya dapat menggarap delapan raperda,” ujar Noupel.
Daftar Propemperda Kota Cirebon Tahun 2026 mencakup delapan raperda, terdiri dari dua usulan DPRD dan enam usulan Wali Kota Cirebon. Usulan DPRD meliputi Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Sementara itu, enam usulan dari Wali Kota Cirebon mencakup Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Giri Nata, Raperda tentang Perumda Pangan dan Pasar Berintan Kota Cirebon, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Cirebon.
Menurut Noupel, pembahasan raperda terkait ketahanan pangan dan kesehatan hewan akan menjadi fokus utama karena mendukung program prioritas pemerintah daerah.
“Raperda-raperda ini akan melalui proses harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham sebelum dibahas di DPRD. Setelah itu, bagian hukum akan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota untuk diterbitkan surat penetapan Propemperda 2026,” tuturnya.
Ia menambahkan, penetapan Propemperda 2026 ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025. “Penetapannya harus dilakukan sebelum akhir tahun. Target kami, akhir November sudah ditetapkan agar pembahasan dapat segera dimulai pada awal tahun depan,” kata Noupel. (Haris)
