Citrust.id – Ratusan ojek online demo di depan Balaikota Cirebon. Mereka menyampaikan 11 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Rabu (7/9/2022).
Koordinator Keluarga Besar Ojek Online Cirebon Raya (KBOCR), Iswanto mengakui, dari 11 tuntutan itu adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang sangat berdampak langsung.
“Makanya kami memiliki hashtag ‘Ojol Menjerit’, hal itu karena kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh sebab itu, kami berharap ada kenaikan persentasi bagi kami,” katanya.
Terkait status keberadaan ojek online, Iswanto menjelaskan, pihaknya ingin memiliki payung hukum. “Mudah-mudahan melalui demo ini, harapan kami bisa direalisasikan oleh Pemda Kota Cirebon,” katanya.
Berikut 11 tuntutan yang disampaikan ojol kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon:
1. Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
2. Status hukum ojek online
3. Kepastian terhadap aplikator yang tidak memiliki kantor operasional di kota Cirebon untuk segera ditindaklanjuti secara tegas
4. Persaingan tarif usaha tidak sehat yg di lakukan para aplikator sehingga merugikan driver ojek online
5. Potongan seluruh aplikasi pertransaksi menjadi 10% di wilayah Jawa Barat
6. Pembatasan untuk pendaftaran driver dan dibuatkan regulasi batasan driver, agar terjadinya keseimbangan antara orderan dan jumlah driver ojek online roda dua seluruh aplikator
7. Perubahan pembatasan usia minimal dan maksimal untuk menjadi driver ojek online
8. Hapuskan biaya-biaya di luar perjanjian kemitraan (biaya parker, pemesanan driver, biaya jasa aplikasi)
9. Kembalikan insentif
10. Hilangkan double order
11. Aktifkan kembali pihak keamanan dari kepolisian di malam hari, guna keselamatan driver ojek online khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.
Menemui massa pendemo, Wali Kota Cirebon, Drs. H Nashrudin Azis SH mengatakan, tuntutan yang disampaikan dari kalangan ojek online itu merupakan apa yang dirasakan oleh mereka, salah satunya terkait penyesuaian harga BBM.
Azis menjelaskan, tidak menutup kemungkinan imbasnya juga pada kenaikan harga komoditas bahan pokok. Hal ini yang harus diantisipasi oleh Pemda Kota Cirebon.
“Antisipasi itu melalui menjalankan program pemerintah pusat, misalnya pemberian bantuan langsung agar tepat sasaran, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan lain sebagainya,” tutur Azis.
Selain itu, sambung Azis, Pemda Kota Cirebon juga melakukan operasi pasar murah. Hal itu untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok yang mulai merangkak naik akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kenaikan harga BBM adalah keniscayaan. Kami percaya pemerintah pusat sudah menghitung semua dengan mempertimbangkan berbagai faktor, begitupula dengan penanggulangan dampaknya,” kata Azis.
Selain dampak penyesuaian harga BBM, para ojek online juga menyampaikan aspirasi terkait status keberadaan ojek online di Kota Cirebon. Baik secara hukum maupun keadilan dalam menentukan tarif bagi konsumen.
“Ini harus menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, saya akan mengajak perwakilan ojek online untuk berpikir bersama terkait apa yang perlu kita lakukan guna menindaklanjuti aspirasi tersebut,” tuturnya. (Aming)
Komentar