Citrust.id – Sejumlah program pembangunan kerap berjalan sesuai perencanaan, tetapi justru menuai resistensi dari masyarakat. Persoalan tersebut dinilai bukan terletak pada kebijakan yang diambil, melainkan pada lemahnya cara pemerintah mengomunikasikan program pembangunan kepada publik.
Komunikasi pembangunan yang tepat menjadi prasyarat penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat.
Kesadaran akan pentingnya komunikasi itulah yang menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Majalengka Irwan, ST, MM, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Majalengka Dr. H. Nurhidayat, M.Pd sebagai narasumber.
FGD itu juga dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta diikuti jurnalis dari berbagai media di Majalengka.
Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri menegaskan, FGD tersebut tidak sekadar menjadi forum diskusi, melainkan ruang refleksi bersama untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah agar lebih efektif dan dapat diterima masyarakat.
Menurut Diding, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari serapan anggaran atau rampungnya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan, proses, serta manfaat kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Pesan pembangunan harus berbasis data, disampaikan dengan narasi yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat,” ujar Diding.
Ia menambahkan, kerap terjadi jarak antara idealitas kebijakan dan realitas di lapangan. Dalam kondisi tersebut, komunikasi memiliki peran strategis sebagai jembatan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.
“Narasi dan diksi harus berdasarkan data. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar sekalipun bisa disalahpahami,” katanya.
Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka itu juga menekankan, komunikasi merupakan kunci dalam kehidupan sosial, mengingat masyarakat hidup dalam keberagaman. Karena itu, model komunikasi pemerintah harus bersifat adaptif dan kontekstual.
“Kita semua ini adalah cendekiawan, termasuk wartawan yang setiap hari menulis dan membentuk opini publik. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan komunikasi yang mencerdaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Majalengka, Irwan, menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks. Menurutnya, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Kunci komunikasi publik hari ini adalah data. Komunikasi yang berbasis data akan lebih dipercaya dan pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat,” kata Irwan.
Meski demikian, Irwan mengingatkan, keterbukaan informasi publik tetap memiliki batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak semua informasi dapat dibuka secara utuh karena adanya informasi yang dikecualikan.
“Transparansi bukan berarti membuka semuanya tanpa konteks. Yang terpenting adalah menyampaikan informasi secara benar, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan publik,” tambahnya.
Dari perspektif keagamaan, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd menilai bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kesungguhan dan kepekaan sosial.
“Komunikasi itu menuntut kemauan untuk bersusah payah dan terus melatih keterampilan. Ada kunci sederhana yang sering saya sebut 3D, yaitu duit, dekat, dan doa,” ujarnya, yang disambut senyum para peserta.
Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan jurnalis aktif menyampaikan pandangan serta berbagi pengalaman terkait tantangan komunikasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik di daerah. (Abduh)
