CIREBON (CT) – Munculnya polemik menyoal rencana pembangunan Pelabuhan Internasional di Kota Cirebon, membuat sejumlah investor merasa khawatir, sehingga kepastian investasi dan perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
Hal tersebut dilontarkan Asisten General Manager PT Pelindo II Cirebon, Iman Wahyu. Dirinya juga menambahkan, kepastian dan perlindungan investasi oleh pemerintah, secara langsung maupun tidak, akan turut membantu proses pembangunan Kota Cirebon.
“Pengertian pelabuhan induk itu adalah indutrsi, di sana menampung beberapa kegiatan. Logikanya, kita sebagai investor harusnya ada kepastian investasi dan perlindungan dari pemerintah. Buat apa kita buat pelabuhan baru, tapi ketika sudah berdiri malah (fungsinya. red) dikembalikan lagi pada pelabuhan yang sebelumnya,” ujarnya kepada CT.
Iman menambahkan, hal ini menjawab kekhawatiran dari pihak pelindo II akan adanya gelombang penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, ketika pelabuhan sudah teralisasi sebagaimana soal bongkar muat batubara tahun 2015 silam.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, Iman melanjutkan, akan ada 3000-3500 kontainer dalam sebulan, “logikanya ada 100 kontainer lebih dalam satu hari, nanti ada yang demo lagi. Kapan selesainya? pemerintah jangan cuma mendorong (Investasi. Red), siapa yang berani menjamin keberlanjutanya?” ungkapnya mempertanyakan kesiapan pemerintah.
Merespons soal progres pembangunan Pelabuhan Internasional, Arif Kurniawan, Kabid Fisik dan Lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon mengatakan bahwa, pihaknya kini sedang menyususun rekomendasi perubahan RIP (Rancangan Induk Pelabuhan) ke provinsi pada Rabu (11/05). Hal tersebut dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian transportasi darat yang menghubungkan pelabuhan di RIP dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Cirebon. (Roy)
