oleh

Perusahaan di Kab. Kuningan yang Mengurus Perizinan Dihimbau Ikut Program JKN BPJS Kesehatan

Cirebontrust.com –  Terkait Penyelenggaraan Kepesertaan Melalui Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kuningan, BPJS Kesehatan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan telah melakukan perjanjian kerjasama.

Penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama dilakukan Kepala BPPT Kabupaten Kuningan Drs H Lili Suherli, M.Si dan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Cirebon, Dasrial SE, A.k, M.Si, disaksikan Bupati Kuningan, H Acep Purnama, SH, MH, dan Kepala BPMPPT Provinsi Jawa Barat, DR Ir H Dadang Mohamad Ma’soem, MSCE, PhD.

Sebelumnya, Bupati Kuningan telah membagikan Surat Edaran bernomor 440/849.2/Dinsosnaker pada 31 Maret 2016 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Isi surat tersebut yakni mewajibkan Pimpinan Perusahaan agar mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta membayar iuran JKN.

Pada 31 Oktober 2016, Bupati Kuningan dan Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional V Jawa Barat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Nomor MOU/31/2016 dan Nomor 309/KTR/V-05/1016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kuningan.

Hal itu menjadi menjadi landasan moral untuk segera mewujudkan Universal Health Coverages (UHC) di Kabupaten Kuningan.

Salah satu pasal dalam Nota Kesepakatan Bersama itu menyebutkan, bahwa BPJS Kesehatan dapat menjalin kerjasama dengan SKPD terkait dan yang sudah ada Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kab. Kuningan nomor PKS/32/2016 dan 310/KTR/V-05/1016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Tahap awal telah terintegrasi sebanyak 7.246 jiwa peserta (PBI APBD) pada 1 November 2016.

Kepala KLOK BPJS Kesehatan Kuningan, Budi Sukwara, SKM, MHKes, mengungkapkan, dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan BPPT Kuningan ini, maka Kepesertaan JKN dapat menjadi salah satu syarat pengurusan perizinan.

BACA JUGA:   Kapolda Jabar Kunker ke Polres Majalengka

Perusahaan dan Badan Usaha yang akan mengurus perizinan akan diingatkan atau dihimbau untuk segera mendaftarkan ke program JKN BPJS Kesehatan.

Budi menambahkan, jumlah peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) kategori pegawai swasta di Kabupaten Kuningan hingga Oktober 2016 sebanyak 163,804 jiwa.

“Saya berharap, kerjasama ini dapat jadi modal utama dalam mewujudkan pencapaian Universal Health Coverage di Kabupaten Kuningan, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat terjamin pelayanan kesehatannya, pungkasnya. (Haris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed