oleh

Perempuan Harus Terlibat Aktif dalam Politik dan Pembangunan

Citrust.id – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka menggelar webkusi Obrolan Demokrasi (Orasi) Series 8 dengan tema politik dan perempuan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka edukasi dan memperingati Hari Ibu Nasional

Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Agus Asri Sabana, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan.

“Diharapkan kita mendapatkan pemahaman teori dari paparan akademisi dan pengalaman praktek dari praktisi,” ujarnya, Selasa (22/12).

Pemantik diskusi, Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, Idah Wahidah, mengatakan, perempuan harus terlibat dalam politik. Dengan berpolitik, perempuan dapat menentukan dan merubah kebijakan pembangunan yang masih belum responsive gender.

“Oleh karena itu, sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, perempuan harus meningkatkan peranannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang samaa, Itje Siti Dewi Kuraesin, Anggota DPR RI Fraksi Golkar) menerangkan, keterlibatan perempuan dalam politik nasional semakin baik. Hal ini karana didukung oleh sistem politik dan regulasi pemilu yang baik, sehingga representasi perempuan di parlemen sudah cukup banyak.

“Seluruh ketua partai politik hendaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Upayanya melalui kaderisasi partai politik yang berkelanjutan,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDIP, Ineu Purwadewi menyoroti hal serupa. Ia mengatakan perempuan mendapatkan porsi yang signifikan dalam kontestasi pemilu, yakni sebanyak 30 persen keterwakilan.

“Fokus isu gender dalam strategi nasional adalah peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan perempuan dalam proses elektoral,” imbuhnya.

Sementara itu, Yayah Qomariah, Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Fraksi PKS, menjelaskan, posisi dalam pemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif masih didominasi laki-laki.

“Hal ini disebabkan oleh peraturan yang belum gender mainstream dan belum adanya will politik pemerintah dan undang-undang pemilu yang belum optimal,” ungkapnya.

Di akhir sesi, Wakil Rektor II Universitas Majalengka, Rahayu Kusumadewi, menegaskan, posisi perempuan di parlemen adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah perempuan bangsa ini.

“Antara lain kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan, eksploitasi sexsual, perkawinan dini, sunat perempuan dan menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi,” tukasnya. (Abduh)

Komentar

News Feed