Citrust.id – Polemik Situs Sultan Matangaji di Melangse Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berlanjut. Pemilik lahan yang di atasnya terdapat situs buka suara, saat rapat dengar pendapat bersama seluruh stakeholder di gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (24/2) pagi.
Pemilik lahan, Subekti mengakui telah menyuruh tiga pekerja bangunan untuk meratakan lahan di kawasan situs. Sebelum akhirnya dibongkar, Subekti mengakui sudah menunggu beberapa hari, untuk mengetahui aktivitas di situs.
“Sebenarnya sebelum bongkar, kami pagari dahulu karena ada batang pohon yang ditebang menimpa tembok bangunan itu (situs, red). Namun setelah menunggu beberapa hari tidak ada yang komplen. Kemudian kami bongkar,” ungkapnya.
Dengan kondisi demikian, Pemerhati Budaya Cirebon, Jajat Sudrajat mengatakan, di Kota Cirebon terdapat ratusan situs. Namun yang terdata di Pemkot Cirebon hanya kurang dari 100 situs.
“Kenapa demikian? Karena ketika pemerintah daerah menyatakan situs, ada tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan. Resikonya harus ada anggaran pemeliharaan,” ujar Jajat.
Selain itu, Jajat juga mengaku tersinggung jika ada yang menyatakan Situs Matangaji adalah bangunan baru. “Dari jenis batanya saja berbeda. Saya berani ngomong, karena saya sudah ke lokasi. Namun situs utamanya sudah tidak ada,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Keraton Kanoman, Ratu Arimbi Nurtina mengaku prihatin dengan adanya kejadian ini. Diharapkan, situs-situs di Kota Cirebon dapat dijaga dan dipelihara bersama.
“Semoga persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, jangan saling menyalahkan. Mari jaga bersama situs-situs bersejarah yang ada,” ucapnya.
Arimbi juga berharap, ada peraturan di daerah sebagai payung hukum untuk melindungi cagar budaya dan masyarakat hukum adat.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, saya pikir di daerah juga perlu,” tuturnya. (Aming)
Komentar