Citrust.id – BPJS Kesehatan terus mempertegas komitmennya dalam menyediakan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Sepanjang 2024, layanan Program JKN semakin dekat dengan masyarakat melalui kanal digital, layanan langsung di lokasi (on-site), hingga kerja sama dengan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45 persen dari total populasi. Capaian tersebut didukung dengan keberhasilan 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok, kami telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan total 940.158 transaksi layanan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik, yang telah menghasilkan 379.921 transaksi layanan,” ujar Ghufron dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7/2025).
Dalam periode 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan meningkat 28 persen, dari 18.437 menjadi 23.682. Sementara itu, jumlah rumah sakit mitra naik 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162.
BPJS Kesehatan juga berupaya menjangkau wilayah yang tergolong Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan rumah sakit apung, pengiriman tenaga kesehatan, dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan berkriteria tertentu di wilayah-wilayah seperti Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
“Selain itu, BPJS Kesehatan telah mengoptimalkan Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), layanan suara interaktif VIKA, hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. Pada 2024, kami juga menghadirkan layanan BPJS Kesehatan Online melalui konferensi video dengan Zoom untuk pengurusan administrasi, informasi, atau pengaduan seputar JKN,” jelas Ghufron.
Inovasi layanan digital juga diterapkan di fasilitas kesehatan melalui layanan telekonsultasi, yang kini telah dimanfaatkan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP melalui Aplikasi Mobile JKN. Fitur i-Care JKN turut memudahkan tenaga medis dalam melacak riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir.
BPJS Kesehatan juga menyediakan fitur antrean daring yang terhubung dengan Mobile JKN, untuk mempercepat layanan dan mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan. Fitur ini telah diadopsi oleh lebih dari 22.000 FKTP dan 3.132 rumah sakit.
Peserta dengan penyakit kronis atau yang tergabung dalam Program Rujuk Balik (PRB) kini dapat memperpanjang rujukan dan menebus resep obat secara lebih mudah. Informasi jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur kini juga ditampilkan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi layanan.
Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan telah menetapkan enam Janji Layanan JKN yang harus diterapkan oleh seluruh fasilitas kesehatan, yakni cukup membawa KTP/NIK tanpa fotokopi, tanpa iur biaya tambahan, tanpa batasan hari rawat, ketersediaan obat, serta pelayanan yang ramah dan tanpa diskriminasi.
Komitmen terhadap pelayanan yang berkualitas juga tercermin dari capaian audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024, yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) selama 11 tahun berturut-turut sejak BPJS Kesehatan berdiri.
Hingga 2024, aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, masih sesuai dengan ketentuan untuk menutup pembayaran klaim selama 3,4 bulan ke depan. Realisasi hasil investasi pun mencapai Rp5.395,6 miliar, melampaui target yang ditetapkan.
Selama 2024, total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan atau rata-rata 1,8 juta layanan per hari.
“Kami menegaskan bahwa Program JKN adalah bentuk gotong royong bangsa. Semua lapisan masyarakat berhak atas layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Kami pastikan bahwa masyarakat di wilayah pedalaman juga dapat mengakses layanan terbaik,” tegas Ghufron.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyatakan, capaian BPJS Kesehatan sepanjang 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase kematangan.
“Pengelolaan Program JKN yang menjunjung prinsip tata kelola yang baik diawasi oleh banyak pihak, sebagaimana diamanatkan undang-undang yang menempatkan BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui pengawasan ketat, dana publik yang dipercayakan peserta dapat dikelola secara transparan,” ujar Kadir.
Ia menambahkan bahwa Program JKN, yang mulai berjalan sejak 1 Januari 2014, telah menjadi program strategis nasional yang berdampak besar terhadap pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Kinerja tahun ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN. Sinergi antara Dewan Pengawas dan jajaran Direksi sangat penting untuk menjaga arah dan keberlanjutan Program JKN,” pungkas Kadir. (Haris)
