Ilustrasi
CIREBON (CT) – Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menilai bahwa kondisi keuangan negara saat ini sangat mengkhawatirkan. Khususnya, untuk pengelolaan pendidikan nasional di Indonesia.
Riefky mengatakan bahwa, bila tidak diawasi, kata dia, akan berdampak terhadap mundurnya pengelolaan pendidikan nasional. Hal-hal yang perlu diwaspadai mengenai anggaran pendidikan 10 tahun era pemerintahan SBY dari 2004 hingga 2014 tumbuh signifikan (mendekati 500 persen) dari Rp77 Triliun menjadi Rp369 Triliun. Pada era pemerintahan Joko Widodo di APBNP 2015 dan APBN 2016 berkisar Rp400 triliun.
Namun, menurut dia dana pendidikan kemungkinan akan turun seiring dengan akan dikoreksinya postur anggaran negara pada pembahasan RAPBNP 2016 di bulan Juni, dan juga pada pembahasan RAPBN 2017 bulan Agustus tahun ini.
Kebijakan suatu negara harus dikelola secara berkelanjutan dan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian pondasi kebijakan yang telah ditata oleh pemerintahan sebelumnya. Program yang sudah berjalan dengan baik harus dilanjutkan, demikian Riefky. (Net/CT)
