Citrust.id – Sejumlah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) menyoroti capaian dan arah kebijakan pemerintahan satu tahun terakhir melalui diskusi publik bertema “Menakar Janji dan Kenyataan: Setahun Pemerintahan Kita”, yang digelar di Kampus Unindra, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa untuk menilai sejauh mana janji politik dan visi pemerintahan telah diwujudkan. Ratusan peserta dari berbagai fakultas dan organisasi kemahasiswaan lintas kampus di Jakarta turut hadir dalam acara ini.
Presiden Mahasiswa (Presma) Unindra, Abdul Wahid, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawal jalannya pemerintahan.
“Diskusi publik ini bukan sekadar ajang kritik, tetapi ruang refleksi bersama untuk menilai sejauh mana janji-janji politik pemerintah telah diwujudkan. Kami ingin menghadirkan pandangan objektif mahasiswa terhadap kebijakan publik yang langsung berdampak pada masyarakat,” ujar Abdul Wahid.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah penting dilakukan agar publik, khususnya generasi muda, dapat menilai konsistensi antara visi kampanye dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Mahasiswa punya peran penting untuk menjaga agar pemerintahan tetap berada di jalur konstitusional dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui diskusi seperti ini, kami berharap lahir rekomendasi yang konstruktif sebagai masukan bagi pemerintah,” katanya.
Diskusi yang berlangsung secara terbuka itu menghadirkan sejumlah pembicara dari organisasi kemahasiswaan lintas kampus. Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari stabilitas politik, kesejahteraan masyarakat, kebebasan berpendapat, hingga arah pembangunan ekonomi nasional.
Selain sebagai refleksi, forum tersebut juga menjadi upaya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pemikiran dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami ingin menjadikan Unindra sebagai ruang dialog terbuka yang sehat dan argumentatif, agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tapi juga bagian dari solusi,” tegas Abdul Wahid.
BEM Unindra berencana merumuskan hasil diskusi tersebut menjadi rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada pemerintah. Langkah itu diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata mahasiswa dalam memperkuat demokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. (Haris)
