Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi gemilang pada hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 yang diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB, Pemkot Cirebon berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,14 dengan kategori A– (Memuaskan). Nilai tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencatat angka 73,91 (kategori BB/Sangat Baik).
Selain itu, nilai AKIP Kota Cirebon juga naik dari 69,04 (kategori B) menjadi 73,96 (kategori BB). Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang menghadiri kegiatan penyerahan hasil evaluasi di Balai Kota, Senin (20/10/2025), menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh perangkat daerah.
“Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di Kota Cirebon berjalan di jalur yang benar. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Bagian Organisasi yang telah membimbing seluruh perangkat daerah,” ujar Wali Kota.
Effendi menegaskan, evaluasi kinerja tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial, melainkan wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita kini memasuki fase akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan bersiap menuju Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045. Visi kita adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas menuju birokrasi kelas dunia,” jelasnya.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya fokus pada perolehan nilai indeks, tetapi juga memastikan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP jangan berhenti pada angka. Keberhasilan sejati terlihat dari dampak yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan layanan publik, percepatan transformasi digital, dan penguatan fungsi pengawasan internal,” tegasnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola berbasis data dan teknologi. Menurutnya, sistem digital yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan kebijakan secara efisien dan transparan.
“Reformasi birokrasi adalah perubahan budaya kerja dan sistem nilai. Ini bukan beban administrasi, melainkan jalan menuju pemerintahan yang adaptif, responsif, dan dipercaya rakyat,” tambah Effendi.
Ia pun mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cirebon menjadikan capaian ini sebagai dorongan untuk terus berinovasi.
“Mari kita melangkah bersama menata birokrasi yang profesional dan berintegritas demi kemajuan Kota Cirebon yang kita cintai,” pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Cirebon, Asep Gina Muharam, menuturkan, peningkatan indeks tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi tahun sebelumnya.
“Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan reformasi birokrasi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah,” ujar Asep Gina.
Ia menambahkan, dari hasil evaluasi AKIP tahun 2025, terdapat sembilan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti, serta delapan rekomendasi lanjutan dari evaluasi tahun 2024 yang masih dalam proses penyelesaian.
“Rekomendasi itu bukan kekurangan, tetapi peluang untuk memperbaiki kinerja. Inspektorat siap menjadi mitra strategis perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola dan efektivitas pengawasan internal,” jelasnya. (Haris)
