Citrust.id – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Cirebon menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, pelayanan publik berkualitas, dan keadilan bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Apel Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon, Kamis (1/10/2026).
Iing bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Dalam amanatnya, ia menekankan bahwa peringatan setiap 1 Oktober harus menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan sekadar kegiatan rutin tahunan.
Ia mengingatkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Kesepakatan terhadap ideologi tersebut menjadi salah satu kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang perjalanan sejarah.
“Pancasila merupakan konsensus tertinggi yang mengikat dan menyatukan segala keragaman bangsa Indonesia. Sejarah tata negara kita telah membuktikan bahwa republik ini mampu berdiri tegak melewati berbagai tantangan zaman karena kita memiliki pijakan ideologi yang kuat, rasional, dan disepakati bersama,” ujar Sekda.
Menurut Iing, lima sila Pancasila harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial perlu menjadi pedoman dalam setiap aktivitas penyelenggaraan negara.
Ia secara khusus meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon menerapkan nilai-nilai tersebut melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengamalan Pancasila di lingkungan birokrasi, lanjutnya, harus terlihat dari integritas aparatur, objektivitas dalam bekerja, serta peningkatan mutu pelayanan publik. Prinsip keadilan dan pemerataan juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan pemerintah.
“Bagi kita di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, peringatan Kesaktian Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai seremoni rutin tahunan. Peringatan ini harus dimaknai sebagai kewajiban moral dan manajerial untuk terus menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan publik,” tegasnya.
Iing juga menyoroti pentingnya memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Program pembangunan yang dilaksanakan harus sejalan dengan kepentingan publik dan tidak mengabaikan prinsip pemerataan.
“Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap anggaran yang dialokasikan, dan setiap program yang dijalankan harus benar-benar selaras dengan asas keadilan dan pemerataan,” katanya.
Selain pembenahan birokrasi, ia mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, aparat pertahanan dan keamanan, serta penegak hukum untuk menjaga situasi Kota Cirebon tetap kondusif.
Menurutnya, stabilitas daerah tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyangkut jaminan perlakuan yang sama bagi seluruh masyarakat di hadapan hukum. Lingkungan yang aman dan tertib diperlukan agar kegiatan ekonomi, aktivitas warga, dan pembangunan daerah dapat berlangsung.
Iing turut mengajak tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan, dan warga Kota Cirebon menjaga kerukunan serta memperkuat hubungan sosial. Gotong royong dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan.
“Dalam membangun Kota Cirebon, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi aktif, kedewasaan berpikir, dan partisipasi konstruktif dari seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, nilai Kesaktian Pancasila perlu diwujudkan secara berkelanjutan melalui tindakan dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata. Semangat tersebut harus terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antarmasyarakat, hingga kerja bersama menyelesaikan persoalan daerah.
“Kesaktian Pancasila bukanlah warisan sejarah yang pasif, melainkan sebuah amanat berkelanjutan yang harus kita wujudkan melalui kerja nyata. Mari kita jadikan tanggal 1 Oktober 2026 ini sebagai tonggak penegasan komitmen bersama untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Cirebon,” pungkasnya. (Haris)
