JAKARTA (CT) – Greenpeace Indonesia dengan tegas menentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II dan III di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, pembangunan tersebut akan semakin memperburuk dan merusak lingkungan daerah setempat, dan juga pembangunan PLTU itu bukan untuk rakyat, namun jelas untuk industri, Selasa (18/05).
“Kita sudah tahu lah, elektrifikasi di Pulau Jawa sudah 98 persen. Kalau ada penambahan daya, itu jelas untuk industri. Pemerintah harus terbuka, kalau itu untuk industri bukan untuk rakyat,” beber Longgena Ginting, Kepala Greenpeace kepada CT, saat ditemui di Jakarta.
Pria yang selalu mengenakan topi itu mengungkapkan, dari 35000 MW program elektrifikasi nasional, 24000 MW-nya adalah dari PLTU batubara, dan itu berlokasi di Pulau jawa.
“Ini akan menimbulkan konflik di mana-mana. Untuk lingkungan dan masyarakat sudah jelas tidak akan bermanfaat. Belum bicara pemanasan global. Selain itu, perampasan tanah, pelanggaran HAM, korupsi, kerusakan lingkungan plus perubahan iklim,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ginting menjelaskan, asumsi bahwa energi batubara biayanya lebih murah adalah mitos. Itu adalah informasi yang sengaja digaungkan oleh yang pro PLTU, dengan dalih negara tidak punya banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, dan harus menggunakan batubara yang biayanya sangat murah, dibanding energi terbarukan.
“Itu mitos yang harus dibongkar. Negara kita itu peringkat 7 terkaya di dunia, dan masuk G20. Anggaran kita Rp 2000 triliun loh, di situ ada Jepang, Amerika, Kanada, batubara itu dibangunnya lama loh, dari segi urgensi tidak bisa juga untuk menyelesaikan secara instan tentang kebutuhan listrik. Jadi memang harus renewable,” pungkasnya. (Riky Sonia)
