Citrust.id – Kota Cirebon tengah menghadapi persoalan serius terkait meningkatnya jumlah rumah warga yang ambruk. Hingga awal 2026, tercatat sebanyak 271 unit rumah mengalami kerusakan berat, sementara respons kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dinilai belum menunjukkan langkah cepat dan terukur.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN, Rinna Suryanti, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam situasi mendesak yang dialami masyarakat.
Data yang dihimpun menunjukkan, dari 171 proposal awal, jumlahnya terus bertambah dengan 90 usulan baru, serta tambahan 10 unit pada awal tahun 2026. Kondisi ini memperlihatkan tren peningkatan signifikan yang belum diimbangi dengan percepatan penanganan.
“Ketika atap runtuh dan dinding roboh, yang dibutuhkan rakyat bukan prosedur berlapis, melainkan kepastian dan kecepatan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: birokrasi lambat, koordinasi tersendat, dan keputusan politik yang ragu,” ujar Rinna, Senin (4/5/2026).
Menurut dia, mayoritas kasus rumah ambruk dipicu oleh faktor ekonomi masyarakat yang tidak mampu melakukan perbaikan rumah secara mandiri. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Cirebon, ia menilai pemerintah seharusnya melakukan mitigasi risiko sejak dini, bukan sekadar merespons setelah kejadian.
Rinna juga menyoroti adanya hambatan dalam proses pencairan anggaran. Ia menyebut hanya sebagian kecil proposal tahun 2025 yang terealisasi, yang mengindikasikan lemahnya koordinasi antara Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta kepala daerah sebagai pengambil keputusan akhir.
“Ini adalah kegagalan sistemik. Bahkan untuk pengajuan tahun 2026, proses survei pun belum dilakukan dengan alasan menunggu arahan. Ini bentuk stagnasi kebijakan yang berbahaya,” kata dia.
Dari sisi politik anggaran, ia menilai pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) belum optimal. Instrumen yang seharusnya fleksibel dan responsif itu justru terhambat oleh kekhawatiran administratif yang berlebihan.
“Lembaga DPRD tidak akan tinggal diam jika anggaran yang seharusnya menyelamatkan warga justru mengendap tanpa kepastian. Persoalan ini adalah taruhan terhadap kepercayaan publik,” ucapnya.
Sebagai solusi, Rinna mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya penguatan integrasi lintas sektor dengan melibatkan dinas terkait seperti perumahan dan pekerjaan umum, serta peran aktif pengurus lingkungan dalam pendataan.
Ia juga mendorong pembentukan program rehabilitasi permanen untuk rumah tidak layak huni agar tidak bergantung pada status darurat, serta optimalisasi pendanaan melalui kerja sama dengan sektor swasta.
Ia menegaskan, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan kebijakan dari defensif menjadi solutif, serta dari reaktif menjadi antisipatif.
“Kami menegaskan, Pemkot Cirebon butuh perubahan cara pandang. Dari birokrasi defensif menjadi solutif, dari reaktif menjadi antisipatif. Jika tidak, setiap rumah yang ambruk akan menjadi monumen kegagalan kita bersama,” tutur Rinna. (Haris)
