Citrust.id – BPJS Kesehatan mendorong perubahan layanan jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih berorientasi pada outcome kesehatan dan efisiensi biaya. Pendekatan Value-Based Health Care diterapkan dengan menempatkan hasil kesehatan peserta serta total biaya pelayanan sepanjang siklus perawatan sebagai bagian penting dalam menentukan nilai layanan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi diperlukan di tengah meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Menurut dia, keberlanjutan Program JKN tidak hanya bergantung pada kemampuan pembiayaan, tetapi juga pada sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” terang Pujo, Rabu (16/9/2026).
Penyakit jantung menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian karena tingginya kebutuhan pelayanan dan biaya yang ditanggung Program JKN. Sepanjang 2025, kasus penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Pujo mengatakan pengendalian penyakit jantung perlu dimulai sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Upaya tersebut diarahkan pada pengendalian faktor risiko agar kebutuhan pelayanan di tingkat lanjutan dapat ditekan.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Melalui pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai titik awal pencegahan dan pengendalian kasus jantung. Langkah yang dilakukan antara lain mengendalikan tekanan darah dan gula darah, melakukan pemantauan HbA1C secara rutin, memastikan kepatuhan terhadap pengobatan, serta memantau peserta dengan risiko tinggi.
Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang mengutamakan mutu dan hasil perawatan. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, penerapan tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
Perubahan juga diarahkan pada sistem pemantauan mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung. BPJS Kesehatan mendorong agar indikator yang digunakan tidak lagi hanya berfokus pada proses, tetapi turut menilai hasil pelayanan.
Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pasien setelah tindakan, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.
Tri mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi. Menurutnya, akses yang mudah, kecepatan pelayanan, dan mutu layanan juga menjadi unsur penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi menyampaikan komitmen rumah sakit untuk terus meningkatkan pelayanan bagi pasien, termasuk dalam penanganan penyakit jantung dan layanan pendukungnya.
Menurut Muchlas, peserta JKN menjadi bagian besar dari pemanfaatan layanan jantung di RS Dustira. Tercatat sebanyak 975 pasien cathlab telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut selama Januari hingga Agustus 2026 dan seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Muchlas menambahkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan pelayanan sekaligus memastikan aspek keamanan, mutu, serta orientasi kepada pasien.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin melalui Program JKN. Menurutnya, pencegahan melalui upaya promotif dan preventif menjadi bagian penting dalam menghadapi tingginya kasus penyakit tersebut.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Timbul juga menyatakan Program JKN perlu terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi melalui penerapan Value-Based Health Care yang berorientasi pada outcome. Ia menilai kesehatan memiliki peran penting sebagai modal dalam pembangunan bangsa. (Haris)
