RANCANGAN Undang Undang pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota dan bupati), yang pemilihannya dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini makin ramai di perbincangan. Tak hanya politikus yang sedang duduk sebagai anggota legsilatif, media juga makin santer menyoroti fenomena ini.
Bahkan, lantaran dianggap bersebrangan dengan pemikirannya dan menciderai serta sebagai bentuk kemunduran demokrasi, Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahya Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok, harus bersebrangan dengan partai Gerindra yang telah mengusungnya hingga bisa duduk menjadi Wakil Gubernur.
Tak tanggung tanggung, mantan bupati Bangka Belitung ini, menyatakan dirinya mundur dari partai Gerindra. Ahok hanya salah satu pimpinan daerah yang nyata nyata menolak pemilihan kepala daerah di kembalikan ke DPRD. Sejumlah kepala daerah juga menolak rancangan undang undang tersebut.
Tak hanya itu Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), yang didalamnya anggotanya para walikota dan bupati juga menyatakan sikapnya untuk menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Selain bentuk kemunduran demokrasi, nantinya kepala dearah yang terpilih justeru akan memikirkan bagaimana bertanggung jawab kepada anggota DPRD, ketimbang memikirkan rakyatnya.
Sementara dari jumlah partai yang ada di DPR RI, banyak yang sebelumnya menolak RUU Pilkada dikembalikan ke DPRD, malah justeru ramai ramai mendukung RUU tersebut. Melalui koalisi merah putih, partai pendukung yang saat pemilihan presiden mengusung Prabowo-Hatta, justeru mati matian memperjuangkan agar RUU pilkada daerah lolos disetujui.
Apakah ini merupakan bentuk balas dendam, saat pemilihan presiden yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla? biar masyarakat yang menilainya. Karena masyarakat sekarang sudah mulai cerdas untuk menilai dan melihat sepak terjang politikus politikus yang duduk di DPR RI.
Lalu bagaimana dengan nasib demokrasi kita? apakah demi kepentingan partai ataupun golongan demokrasi harus di korbankan? sebagai masyarkat yang hidup di negara yang terus membangun demokrasi, tentunya harus kritis menyikapi wacana tersebut, termasuk harus bisa mengambil sikap jika memang kebijakan yang diambil para anggota legislatif tidak sejalan dengan demokrasi.(*)
Penulis : video jurnalis RCTI media MNC group.
