Citrust.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka mengadakan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Majalengka secara daring. Rabu (15/12). Kegiatan edukasi itu sebagai tindak lanjut MoU antara Bawaslu Majalengka dan Lapas.
Hadir sebagai narasumber, yakni Koordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Alan Barok Ulumudin dan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Idah Wahidah.
Turut menghadiri, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Dede Sukmayadi dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Abdul Rosyid , beserta seluruh jajaran Kesekretariatan Bawaslu Majalengka.
Idah Wahidah, saat menyampaikan materi, mengatakan, kegiatan itu bertujuan memberikan pemahaman tentang pemilu dan pilkada bagi warga binaan lapas. Pendidikan itu sekaligus ekspansi aktor pengawasan partisipatif yang dapat melakukan pengawasan mandiri dan bekerja sama dengan Bawaslu.
“Salah satu urgensi pengawasan partisipatif adalah menjaga proses dan hasil pemilu, meningkatkan legitimasi proses pemilu, meningkatkan pendidikan politik warga, serta mewujudkan pemilu yang jujur adil dan demokratis,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Alan Barok Ulumudin menuturkan resiko yang akan dihadapi apabila masyarakat tidak terlibat pengawasan pemilu. Menurutnya, akan ada akibat yang dihadapi ketika masyarakat tidak terlibat pengawasan pemilu. Misal, demokrasi akan melahirkan tirani dan oligarki baru.
Apabila hal tersebut terjadi, maka negara hanya akan dikuasai oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu saja. Alan juga menjelaskan dampak pemilu yang tidak demokratis bagi masa depan bangsa.
“Pemilu yang tidak demokratis juga akan mengancam masa depan bangsa. Hal itu karena akan melahirkan lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan dan lemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yang demokratis,” pungkasnya. (Abduh)
Komentar