Citrust.id – Kuota haji dan kepastian haji tahun 2021 M atau 1442 H masih menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi. Namun demikian, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI sudah menyiapkan tiga opsi untuk pemberangkatan ibadah haji tahun ini.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, saat reses masa sidang 2020-2021 di Sekretariat PWI Kabupaten Majalengka, Senin (22/2).
“Pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Jadi haji saat ini belum ada kejelasan. Namun, pemerintah sudah menyiapkan tiga opsi haji tahun ini. Pertama berangkat sesuai kuota, berangkat setengahnya dan tidak sama sekali,” katanya.
Menurut dia, jika opsi terakhir diambil, maka daftar tunggu jemaah haji di Indonesia akan semakin panjang. Sedangkan jika opsi berangkat setengahnya, biaya haji akan naik bisa dua kali lipat.
“Hingga kini, Pemerintah Arab Saudi menyatakan jika Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak diperbolehkan masuk ke tanah suci, baik Kota Mekah maupun Madinah. Hal ini juga berkaitan dengan vaksin Covid-19. Jika di kita pakai vaksin Sinovak, mereka pakai vaksin jenis lain,” ujarnya.
Maman melanjutkan, pembangunan embarkasi haji tetap akan dilakukan di Kabupaten Indramayu. Majalengka saat dipimpin mantan Bupati Sutrisno kurang respons terkait hal itu. Kondisinya berbeda dengan Kabupaten Indramayu yang cepat dan tanggap melihat peluang.
“Padahal sebelumnya pembangunan, embarkasi haji pernah ditawarkan ke Kabupaten Majalengka. Namun saat itu, Bupati Sutrisno tidak memberikan kesempatan kepada Kementerian Agama RI untuk mewakafkan atau menghibahkan tanah untuk pembangunan embarkasi haji,” paparnya.
Meski begitu, lanjut dia, saat ini Pemerintah Arab Saudi di bawah putera mahkota sudah memiliki konsep dan gagasan visioner pada pemberangkatan haji pada 2025 mendatang. Salah satunya bekerja sama dengan negara Israel.
“Konsep haji nanti lebih modern dengan tidak menghilangkan rukun dan syarat haji,” tukasnya. (Abduh)
Komentar