Pemda Kota Cirebon Sepakati Usulan Penyesuaian Tarif Air dari Kuningan

Citrust.id – Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengadakan rapat virtual terkait kerja sama pengelolaan sumber air Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Rabu (30/6).

Rapat tersebut membahas poin usulan seputar tarif, tingkat kebocoran, dan waktu evaluasi perjanjian kerja sama.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengungkapkan, usulan tarif yang sudah disepakati sebesar Rp206/m3. Berlaku mulai 1 Juni 2021.

“Tarif sebelumnya Rp110/m3 sudah berlangsung sekitar sembilan tahun. Pemkab Kuningan mengusulkan perubahan tarif sebesar Rp300/m3 yang berlaku mulai 1 Januari 2022,” terang Dian.

Poin selanjutnya adalah tingkat kebocoran. Pemkab Kuningan memberikan batasan toleransi kebocoran sebesar 5-10 persen. Sementara, Pemda Kota Cirebon meminta toleransi kebocoran 25 persen.

“Toleransi tingkat kebocoran sebesar 10-15 persen. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor: 18/Prt/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,” ucap Dian.

Ia menjelaskan, dalam peraturan PU, tingkat kebocoran kehilangan air fisik teknis maksimal 15 persen dengan kesesuaian komponen utama penyebab kehilangan atau kebocoran.

Kesesuaian itu di antaranya kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk, kebocoran dan luapan pada tangki reservoir, dan kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan. Jika kebocoran itu tidak didasarkan ketiganya bisa mencapai 10 persen.

Untuk masa waktu evaluasi, Pemda Kota Cirebon meminta dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sedangkan Pemkab Kuningan meminta dua tahun sekali. Sekda Kuningan menyarankan ambil jalan tengah. Evaluasi dilaksanakan paling lama tiga tahun sekali.

Sementara itu, Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menjelaskan, pihaknya akan membahas usulan perubahan tarif Rp300/m3 yang berlaku pertanggal 1 Januari 2022 dan toleransi tingkat kebocoran 10-15 persen.

“Masa evaluasi sepakat untuk dilakukan tiga tahun sekali. Diharapkan kesepakatan ini bisa saling menguntungkan dan memberikan manfaat,” ujarnya. (Andin)