Citrust.id – Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (Anarkis) kembali mempertanyakan transparansi anggaran Covid-19. Kali ini, jurnalis dari media cetak, elektronik dan media online tersebut mendatangi Dinas Kesehatan, Selasa (16/6).
Selain Dinkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 45 Kuningan dan Rumah Sakit Umum (RSU) Linggarjati pun mengelola anggaran dana Covid-19 cukup besar. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asep Taufik Rohman.
“Alhamdulillah, audensi kali ini cukup hangat. Kawan-kawan Anarkis tidak hanya meminta keterbukaan anggaran Covid-19 ke Ibu Kadinkes, Hj. Susi Lusiyanti saja, tetapi juga Pak Direktur RSUD 45, Deki Saifullah, dan Pak Direktur RSU Linggarjati, H. Edi Martono,,” ujar Koordinator Anarkis sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi.
Audensi tersebut membahas berbagai hal yang penting diketahui masyarakat umum. Seperti, pembelian dan efektifitas rumah sakit darurat khusus penanganan pasien terpapar virus Corona yang dulunya adalah eks Rumah Sakit Bersalin Citra Ibu. Masih adany puskesmas yang mencari donatur untuk pembelian APD, penggalangan dana oleh Ikatan Dokter Indonesia, vitamin bagi tenaga medis dan pasien.
Selain itu, keterbukaan bantuan APD dan pendistribusiannya, orang gila tidak terpapar corona, swab test dan rapid test, anggaran bagi tenaga medis yang melakukan deteksi awal, penyelusuran dan jaga posko check point, data real pasien Covid-19, pengalokasikan dan penggunaan anggaran di Dinkes, RSUD 45 Kuningan dan RSU Linggarjati.
“Setiap hasil audensi, baik dengan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinkes, RSUD 45 Kuningan, RSU Linggarjati maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang akan ditemui, bakal dikaji sekaligus disimpulkan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya demi transparansi,” tandasnya.
Salah satu yang mengemuka dan menjadi sorotan dalam audiensi tersebut adalah kurang optimalnya fungsi jubir dalam penanganan Covid-19 ini. Informasi yang tidak satu pintu menyebabkan terkadang banyak informasi yang berbeda dari masing-masing Anggota Gugus Tugas Covid-19 di Kuningan. Misalnya, tentang jumlah pasien, kebijakan terkait insentif, dan lainnya.
“Saya ambil contoh, saat saya tanyakan tentang insentif kepada Ibu Kadinkes, beliau menjelaskan masih dilakukan pertemuan dengan pihak RSUD 45, RSUD Linggarjati dan IDI untuk melakukan regulasi kembali aturannya. Namun, pada hari yang sama dengan pertanyaan yang sama, jubir justru menjelaskan insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 sudah diajukan ke pusat,” kata Bengpri, salah seorang jurnalis.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr.Hj Susi Lusiyanti, menjelaskan, hal itu akan menjadi masukan untuk Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kuningan agar lebih akurat lagi dalam penyampaian data.
“Kami akan jadikan sebagai masukan kepada Tim Covid Kabupaten. Inshaallah semua lini, baik jubir maupun bukan, akan memberikan data-data yang lebih akurat lagi. Rencananya akan ada SK baru terkait Jubir Covid-19 yang akan melibatkan banyak pihak, di antaranya Diskominfo,” pungkasnya. (Andin)
