KUNINGAN (CT) – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kuningan mengalami kembang kempis. Hal itu dilihat dari beberapa bagian dalam peralatan penunjang penyiaran publik, belum memenuhi standar.
“Kalau ingin tahu, LPPL Kuningan ini sudah mendapatkan izin penyiaran tetap dari pemerintah pusat,” kata Ketua Dewan Pengawas LPPL Kuningan, Ondin Sutarman kepada awak media, usai melaksanakan Talk Show, dengan pemateri Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Hj. Dedeh Fardiah, Kamis (11/02).
Komposisi LPPL ini, kata Ondin, memiliki dua ruang penyiaran, yakni pemberian informasi melalui media televisi uniku (TVKU) dan Radio FM. Namun, melihat perjalanannya itu tidak begitu sama dengan media besar di nusantara.
“Sampai saat ini, LPPL hanya mendapat anggaran operasional. Namun, alangkah lebih baiknya itu ada penyertaan modal pemerintah melalui investasi, melalui perkakas kebutuhan penyiaran,” jelasnya.
Ketua Dewas LPPL itu mengatakan, kebijakan internal LPPL dalam memberikan informasi kepada kalangan masyarakat, melalui beberapa program acara. Seperti acara dalam TVKU itu ada Infokus (Informasi Kuningan Khusus, red), “kemudian musikku, saba desa, dan banyak program lainnya juga. Melihat dasar penyiaran itu, kita hanya memiliki waktu selama pukul 14.00-16.00 wib,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, DR Hj Dedeh Fardiah, saat meberikan komentar kepada awak media mengatakan, dalam penyiaran informasi melalui media massa elektronik, kondisi siaran itu tetap harus sehat.
“Dari lapisan masyarakat penerima informasi harus cerdas dan Pemda dalam hal ini pemilik LPPL. Kemudian, untuk penyiaran TV dimana pun, itu harus memiliki sebanyak 10 persen informasi untuk masyarakat,” katanya.
KPID Jawa Barat, kata Dedeh, ini memiliki ruang pengaduan yang terbuka untuk masyarakat. “Kita memiliki nomor hape untuk fasilitas sms, 081573107000. Nah, ini salah satu akses aduan untuk masyarakat,” katanya. (Ipay)
