Indramayutrust.com – Tidak efektifnya program “Satu Juta Kartu Asuransi Nelayan (Asnel)” dari Pemerintah Pusat melalui KKP, mendapat tanggapan dari Serikat Nelayan Tradisional (SNT), Selasa (03/01).
Diungkapkan Kajidin, Ketua Dewan Presedium SNT mengatakan, tidak efektifnya program Asnel disebabkan karena program yang diperuntukkan bagi nelayan tersebut, nyatanya dibagikan juga pada warga yang bukan nelayan.
Sementara, lanjut Kajidin, warga yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan di laut, justru tidak tahu dengan adanya program Asnel tersebut.
“Padahal Kartu Asuransi Nelayan sebagai Jaminan Keselamatan dan Kecelakaan kerja nelayan,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, Kajidin menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya bantuan program Kartu Asnel yang tidak tepat sasaran tersebut.
“Sangat disayangkan, sementara yang asli nelayan belum mendapatkan kartu asuransi yang menjadi haknya,” jelas Kajidin.
Menurutnya, petugas di lapangan harusnya lebih jeli dan jangan mau menerima titipan, serta jangan takut apabila ada tekanan-tekanan oleh oknum penguasa. Sementara untuk masyarakat, dalam hal ini nelayan, sebaiknnya segera mencari tahu ke dinas terkait atau ke oganisasi nelayan.
“Buat masyarakat, khususnya nelayan kiranya mencoba mencari tahu ke dinas atau ke organisasi nelayan, tentang bantuan program Asuransi Nelayan,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, ke depan pemerintah agar terjun langsung serta melibatkan masyarakat nelayan sekitar, agar program bisa berjalan efektif.
“Terus ingat, zaman sudah berubah, kalau oknum pemerintah masih coba main-main dengan program tersebut, SNT akan menyikapi secara serius dalam memprjuangkan hak nelayan tradisional,” tegasnya.
Sebelumnya, salah satu koordinator tim pendataan Asnel di wilayah Eretan Wetan, Andre, menerangkan jika di wilayahnya ada 4 orang yang mendata Nelayan dengan jumlah pengajuan untuk Asuransi Nelayan.
“Saya mendata 209 Nelayan di wilayah Eretan Wetan, dan ada 3 orang lain juga mendata, dan hasilnya berbeda-beda,” jelasnya.
Namun, ketika disinggung mengenai adanya ketidak sesuaian data dengan banyaknya warga yang bukan nelayan mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan, pihaknya mengaku tidak mengetahui masalah tersebut.
“Saya mendata yang hanya punya Kartu Nelayan saja, dan syarat lainnya seperti KTP dan KK, kalau dalam pendataan tersebut ada dari Pamong desa seperti Kuwu, Juru Tulis, hingga Ketua RT mendapat Kartu Asuransi Nelayan, mungkin orang lain yang mendatanya, bukan saya,” kilahnya. (Didi)
