Cirebontrust.com – Menanggapi soal isu nasionalisasi freeport, Peneliti Kebijakan Publik Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia, Cecep Handoko meminta Presiden Jokowi lakukan penyelesaian yang tepat.
Menurut, Cecep Handoko dirinya melihat ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi yakni terkait permasalahan Freepot, antara lain Kerja sama dengan konsorsium asing lain selain freeport untuk masuk ke Indonesia dan mengelola tambang di Papua
Kemudian, kata dia tambang terbengkalai karena tidak ada kinsorsium baik luar negeri maupun dalam negeri yang mau mengelola
“Kemungkinan lainnya, yakni membuat konsorsium nasional yang akan mengelola tambang. Kalau saya berharap pemerintah Jokowi, pilih opsi ketiga, tapi kembali lagi sebelum berangkat ke opsi-opsi itu, lebih elok jika pemerintah mendengarkan dulu aspirasi masyarakat Papua,” jelasnya.
Jangan sampai, kata dia langkah nasionalisasi menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia. Sebab isu yang merebak di lapangan, masyarakat Papua ragu, jika ada konsorsium lain yang akan mengelola tambang.
Bahkan dalam kasus pembangunan smelter, mereka menuntut agar smelter dibangun di Papua bukan di luar papua. Begitu juga dengan perhatian pemerintah nasional terkait kondisi infrastruktur dan pembangunan lainnya di Papua.
“Intinya pemerintah Jokowi, harus berhitung matang terkait isu pemutusan kontrak dengan freeport,” ujarnya.
Dikatakannya, dukungan masyarakat Papua penting dan merupakan nyawa untuk memuluskan langkah pemerintah. Dan ingat, kata dia adanya ancaman pihak freeport yang akan menggugat ke arbitrase internasional pemerintah indonesia, itu bukan hal yang harus ditakuti.
Sebab, lanjutnya kalaupun kalah di tingkat abitrase, kemungkinan paling buruk pemerintah diminta membayar denda, namun upaya nasionalisasi tetap bisa dilakukan.
“Kita bisa belajar dari pemerintah Venezuela, saat era presiden, Hugo Chavez yang mengusir Exxon, Exzon membawa ini ke Arbitrase Internasional dan Venezuela kalah. Saat itu, Venezuela diminta membayar denda namun Venezuela sukses mengusir Exxon dari Venezuela,” tegasnya.
Jadi soal freeport, masih menurut Cecep Handoko jika pemerintah memang serius menasiolasasi atau mengusir pihak freepkrt dari tanah Papua, jangan sebatas berkutat di ranah normatif hukum saja.
“Tapi perlu kajian sejarah dan sosialnya juga dengan memperhitungkan aspek-aspek sosial. Terutama untuk masyarakat Papua itu sendiri, serta kepentingan nasional yang lebih luas,” tukasnya. (Johan)
