Citrust.id – Tak menunggu anggaran berlebih, duet kepemimpinan di Kota Cirebon langsung tancap gas. Tepat 365 hari memimpin, Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati mengklaim berhasil mengubah tantangan efisiensi menjadi pijakan transformasi melalui visi Setara Berkelanjutan.
Sejumlah indikator menunjukkan capaian positif. Dari sisi tata kelola, Kota Cirebon meraih predikat “Unggul” dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dirilis Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Predikat tersebut menempatkan Cirebon sejajar dengan sejumlah kota besar dalam hal perumusan kebijakan berbasis data dan bukti empiris.
Di sektor ekonomi, realisasi investasi dilaporkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Stabilitas politik dan kepastian regulasi dinilai menjadi faktor pendorong meningkatnya kepercayaan pelaku usaha, sehingga Cirebon kian diperhitungkan sebagai salah satu destinasi investasi potensial di Jawa Barat.
Effendi menegaskan, efisiensi anggaran tidak menjadi penghalang untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Menurut dia, pengetatan dilakukan pada belanja operasional birokrasi tanpa menyentuh sektor prioritas.
“Efisiensi dilakukan pada belanja operasional birokrasi, namun pos-pos prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi pelindung bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Effendi.
Pada sektor infrastruktur, Pemerintah Kota Cirebon mulai menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk peremajaan penerangan jalan umum (PJU) melalui program “Cirebon Caang”. Skema ini dipilih untuk menjawab keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.
Selain itu, rehabilitasi jalan dengan metode betonisasi dilakukan di sejumlah titik strategis guna meningkatkan daya tahan terhadap cuaca ekstrem. Upaya tersebut dibarengi normalisasi sungai serta penguatan sistem drainase untuk meminimalkan risiko banjir rob dan genangan.
Di bidang pendidikan, program Kartu Idola Pendidikan diluncurkan sebagai jaring pengaman sosial agar tidak ada anak putus sekolah akibat kendala biaya personal. Sementara di sektor kesehatan, Kota Cirebon mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan jaminan kesehatan yang menjangkau hampir seluruh penduduk.
Siti Farida menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pembangunan, terutama bagi kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penurunan sejumlah indikator sosial.
“Melalui kerja kolaboratif, kami bersyukur prevalensi stunting terus mengalami penurunan signifikan dan akses ekonomi bagi pelaku UMKM semakin terbuka lebar melalui berbagai ajang pemberdayaan,” tutur Siti Farida.
Sebagai kota dengan karakter religius yang kuat, pemerintah daerah juga memberikan insentif bagi guru ngaji dan imam masjid sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam pembinaan moral generasi muda di tengah tantangan era digital.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, terutama dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dan penguatan infrastruktur menghadapi cuaca ekstrem.
Peta jalan percepatan penuntasan sampah 2025–2026 telah disusun, termasuk rencana pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) di tingkat wilayah.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemerintah Kota Cirebon mengusung semangat “Kerja Bersama” dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersinergi mewujudkan Kota Cirebon Setara Berkelanjutan. (Haris)
