Citrust.id – Pembongkaran rel kereta api kuno yang diduga peninggalan era kolonial di kawasan Jembatan Sukalila, Jalan Sisingamangaraja, Kota Cirebon, memicu polemik di tengah masyarakat.
Pro dan kontra bermunculan, terutama dari pegiat budaya yang menilai rel tersebut memiliki nilai historis tinggi. Di tengah sorotan publik, PT Kereta Api Indonesia akhirnya buka suara dan mengungkap alasan di balik pembongkaran tersebut.
Vice President Daerah Operasional 3 Cirebon, Sigit Winarto, menegaskan, pembongkaran dilakukan atas permintaan Pemerintah Kota Cirebon. Permintaan itu, kata dia, berasal langsung dari Effendi Edo selaku Wali Kota Cirebon.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam forum dialog yang digelar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Selasa (7/4/2026) malam, yang turut dihadiri DPRD, Tim Ahli Cagar Budaya, pegiat budaya, hingga unsur pemerintah daerah.
“Pertama, kami dari PT Kereta Api, khususnya di Daop 3 Cirebon, memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan kebudayaan di Cirebon, kepada leluhur, pegiat budaya, dan seluruh masyarakat atas kegaduhan terkait pembongkaran rel jembatan,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan, permintaan pembongkaran awalnya disampaikan secara lisan oleh wali kota, kemudian diperkuat melalui surat resmi bernomor B/600.4.15/7/ADPEMB/2026 tertanggal 2 Januari 2026 yang ditujukan kepada KAI Daop 3 Cirebon.
“Awalnya secara lisan kepada kami untuk meminta membongkar. Kemudian kami konfirmasi lagi dan memang benar surat itu sudah terkirim dari Pak Wali Kota kepada KAI Daop 3,” katanya.
Menurut Sigit, langkah tersebut diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program penataan kawasan Kali Sukalila oleh pemerintah daerah.
“Kami niatnya ingin membantu program Pemerintah Kota Cirebon, dalam hal ini penataan Kali Sukalila,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa rel tersebut memiliki nilai sejarah yang semestinya menjadi pertimbangan penting. KAI, kata dia, akan menjadikan polemik itu sebagai bahan evaluasi ke depan.
Berdasarkan informasi awal, rel tersebut memang belum terdaftar sebagai objek diduga cagar budaya, namun nilai historisnya tetap tidak diabaikan.
KAI juga memastikan material rel yang telah dibongkar tetap diamankan sebagai aset negara dan berpotensi untuk direstorasi.
“Bahkan nanti kalau diamanatkan, kami akan menjaga, merestorasi, dan membuat lebih layak lagi barang-barang yang sudah dibongkar,” ujarnya.
Terpisah, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan, keputusan pembongkaran dilandasi faktor keselamatan. Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebelum mengambil langkah tersebut.
“Bukan KAI, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam kondisi-kondisi yang memang sudah parah,” ujar Edo, Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan, hasil kajian tim teknis menunjukkan kondisi besi rel sudah sangat lemah.
“Itu kan sesuai hasil kajian dan survei mereka, tim teknis dari DJKA, kekuatannya hanya 30 persen,” katanya.
Edo menambahkan, keberadaan pipa gas di sekitar lokasi menjadi pertimbangan krusial. Ia khawatir jika rel dibiarkan dan kemudian ambruk, dampaknya bisa jauh lebih berbahaya.
“Kalau dibiarkan lalu ambruk dan kena pipa gas, siapa lagi yang mau bertanggung jawab?” tuturnya.
Menurutnya, rel tersebut belum berstatus sebagai cagar budaya, sehingga pembongkaran dinilai tidak melanggar ketentuan.
Edo mengaku heran dengan polemik yang muncul. Ia membandingkan dengan daerah lain, seperti Majalengka, di mana rel lama telah banyak dibongkar tanpa menimbulkan gejolak.
“Kalau kita lihat di daerah Majalengka yang besar-besar, yang panjang-panjang, apa masih ada semua? Tidak ada. Karena apa? Faktor keselamatan,” katanya. (Haris)
