Citrust.id – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan optimistis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden RI dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman Khaeron, pidato Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk menyejahterakan rakyat,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai target ekonomi yang dipatok pemerintah pada 2027 memang penuh tantangan, terutama di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, target tersebut dinilai tetap realistis apabila diiringi strategi agresif dan kebijakan yang konsisten.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara berada pada kisaran 13,62–14,80 persen dari PDB. Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada di rentang 1,8–2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” ujar Herman.
Selain pertumbuhan ekonomi, Herman juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Menurut dia, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Ia menilai penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus mendorong hilirisasi industri dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Di sisi lain, asumsi harga minyak mentah dunia pada level 70–90 dolar AS per barel dinilai cukup realistis di tengah ketegangan geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, Herman berharap harga energi dunia kembali stabil apabila situasi internasional membaik.
Herman Khaeron juga mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya serta pengolahan energi berbasis sampah.
Tak hanya itu, ia menyoroti pesan Presiden terkait pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi komoditas strategis, seperti sawit, batu bara, dan paduan besi. Presiden disebut memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp1.100 triliun.
Herman turut mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap memberikan ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang. Sejumlah perusahaan nasional telah berhasil menembus pasar global. Hal itu menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa mendatang. (Haris)
