Citrust.id – Aspirasi yang disuarakan ratusan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Cirebon akhirnya resmi melangkah ke tingkat nasional. DPRD Kota Cirebon menyerahkan langsung tujuh tuntutan mahasiswa kepada DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas aksi yang berlangsung pada 15 Juni 2026 lalu.
Aspirasi tersebut berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cirebon Raya yang terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Aliansi BEM Cirebon Raya.
Penyerahan dokumen aspirasi dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani bersama Anggota DPRD Kota Cirebon M. Noupel kepada Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, Kamis (18/6/2026). Selanjutnya, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan di tingkat pusat.
Harry Saputra Gani menegaskan DPRD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Menurut dia, suara mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang harus mendapat ruang untuk didengar.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Tugas kami adalah memastikan aspirasi tersebut sampai kepada pihak yang berwenang,” ujar Harry.
Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat serta kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai masih menjadi beban masyarakat.
Terdapat tujuh tuntutan utama yang dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut, yakni stabilisasi ekonomi nasional, penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penghapusan dwifungsi TNI dan Polri, penghentian tindakan brutal aparat, serta penegakan supremasi hukum.
Setelah menyampaikan orasi, massa aksi diterima oleh pimpinan DPRD Kota Cirebon, yakni Harry Saputra Gani, M. Noupel, dan Karso untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Salah seorang perwakilan mahasiswa, Baedlowi Kamal, mengatakan aksi tersebut bertujuan menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurut dia, sejumlah kebijakan yang saat ini berjalan perlu dievaluasi agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat meninjau kembali berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran negara harus diarahkan secara optimal untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat,” kata Kamal.
Mahasiswa juga berharap pemerintah pusat dapat melakukan perbaikan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ekonomi, sosial, dan hukum yang dihadapi masyarakat saat ini. (Haris)
