Citrust.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Kerukunan Komunitas Cirebon (Forkoci) menempati kantor baru di Taman Sumber Indah C7, Talun, Kabupaten Cirebon, efektif mulai Senin (22/3).
Pada konferensi pers yang digelar Minggu (21/3), Ketua Umum DPP Forkoci, Maryadinata, menjelaskan, kantor baru tersebut sebagai sentral kegiatan dan pergerakan organisasi.
Dikatakan Arya, sapaan akrabnya, ada beberapa hal yang mendasari pemindahan kantor DPP Forkoci. Banyak anggota Forkoci yang berdomisili di Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi mulai dari DPD hingga DPC di beberapa kecamatan pun sudah terbentuk.
“Hal ini tentunya akan mempermudah komunikasi, pelayanan, pengawasan, pembinaan, arahan maupun penyampaian program kerja.
Di sisi lain, lanjut Arya, kantor DPP Forkoci juga diharapkan membawa semangat baru terhadap arah dan jalannya organisasi sesuai dengan visi dan misinya.
“Selain itu, menjadikan kantor sebagaimana tujuan dan fungsinya. Meliputi administrasi, office management, dan filling system secara dinamis maupun statis,” kata Arya.
Di tempat yang sama, Dewan Pembina Forkoci, Kapten Inf. Sidik, mengutarakan, dia berharap, kantor baru menambah profesionalisme dan kinerja para pengurus dari tingkat atas sampai bawah.
“Para pengurus diharapkan berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya, transparan, serta tidak tumpang tindih kekuasaan dan wewenang. Pengurus juga harus punya disiplin, etika, dan rasa hormat terhadap pimpinan,” ucapnya.
Sidik menambahkan, dalam menjalankan program kerja dan kegiatan organisasi harus ada kontrol pimpinan. Selain itu, ada evaluasi, duduk bersama, rapat antar-pengurus, musyawarah, serta tidak boleh melangkahi hak dan kewenangan pimpinan.
“Pemimpin memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan bagi pencapaian tujuan organisasi. Hal itu sesuai fungsi utama pimpinan, yaitu menentukan visi, misi, strategi, tujuan sistem sosial, serta hak membuat keputusan,” terangnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat Forkoci, Didik Sulistyo, SH, MM, menuturkan, dirinya menyambut baik lahirnya bidang advokasi dengan dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forkoci.
LBH tersebut diisi sejumlah advokat dan paralegal yang kompeten di bidangnya. Diharapkan LBH Forkoci memiliki fungsi dan peran signifikan dalam membangun keadilan dan supremasi hukum.
“Strategi dan orientasi program LBH diarahkan mendorong terwujudnya negara hukum yang demokratis dan menjamin keadilan sosial. Prioritas program yang diusung antara lain konsultasi hukum, pendampingam hukum, kajian dan penelitian, pendidikan hukum serta hak asasi manusia,” pungkas Didik. (Haris)
