oleh

Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata Jabar, untuk Siapa ?

Oleh: Lilis Suryani

UPAYA Pemda Jawa barat untuk memulihkan perekonomian sebagai dampak pandemi covid-19, saat ini terus di galakkan. Salah satunya yang menjadi perhatiaan adalah di bidang pariwisata. Karena tidak bisa dipungkiri panorama alam Jawa barat begitu mempesona, hingga banyak menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Melalui slogan Smilling West Java, Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yakin pariwisata di Provinsi Jawa Barat akan kembali pulih.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan Pemprov Jabar sudah mulai melakukan berbagai evaluasi terhadap destinasi wisata yang telah dibuka untuk wisatawan.

“Harus dipastikan setiap destinasi wisata tak hanya menerapkan protokol kesehatan, akan tetapi wajib memiliki manajemen Gugus Covid-19 yang dapat menjadi pengawas pelaksanaan protokol kesehatan yang tepat di destinasi wisata Jawa Barat. Melalui program Smiling West Javaditambah pelonggaran PSBB di Provinsi Jawa Barat kami yakin akan bisa kembali meningkatkan potensi pariwisata di sini,” ungkap Taufik saat berbincang dengan media akhir pekan lalu, Beritasatu.com

Untuk menggelorakan pariwisata kembali, Pihak Disbudpar Provinsi Jabar kini berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi atau lembaga. Di antaranya dengan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara untuk menggelorakan wisata alam ditengah pandemi Covid-19. Termasuk akan juga mengaktifkan kembali desa-desa wisata yang ada di wilayah Provinsi Jabar untuk kembali menerima wisatawan.

Pun demikian pula sektor properti yang dianggap bisa turut memulihkan perekonomian Jawa barat khususnya di kuartal ke III. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Jabar Joko Suranto mengatakan kebutuhan dan suplai perumahan di Jawa Barat relatif tidak ada masalah selama pandemi. Namun rontoknya sektor lain oleh pandemi Covid-19 memberi pengaruh cukup signifikan pada sektor properti.

“Kalau bahasa perbankan, ada pengecilan segmen pasar yang ada. Untuk mengakses [pembiayaan] itu kan harus memiliki kapasitas tertentu dan kriteria tertentu,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/9/2020).

Joko yang turut duduk sebagai Ketua Pokja Properti dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat mengatakan pihaknya bersama stakeholder terkait merumuskan sejumlah skema untuk mendongkrak sektor properti di masa pandemi.

Menurutnya skema subsidi APBD masuk dalam dana penyertaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) merupakan skema terobosan yang didorong masuk dalam cetak biru.Menurutnya skema dana penyertaan dalam pemulihan ekonomi Jawa Barat sektor properti didasari fakta alokasi terhadap realisasi program MBR melalui subsidi di provinsi tersebut yang cukup tinggi.

BACA JUGA:   Ratusan Santri di Kuningan Positif Covid-19

Berkaitan dengan hal itu, Ombudsman menilai di masa pandemi ini pemerintah lebih utamakan ekonomi daripada kesehatan masyarakat. Terbukti dengan besarnya perhatian pemerintah terhadap pemulihan ekonomi, serta sejumlah kebijakan yang mulai di longgarkan pemerintah, di ibu kota misalnya. Sebagaimana dilansir harian Kompas.com (sabtu, 29,08,20).

“Nah Jakarta (bulan pertama Covid-19) mulai all out berusaha untuk meredam, tetapi hanya bertahan beberapa bulan, 3 sampai 4 bulan. Ketika ekonomi digerakan kembali, orang kembali ke Jakarta seperti yang terjadi sekarang, jadi siklusnya itu,” kata Alamsyah yang merupakan anggota Ombudsman dalam diskusi secara daring bertajuk ‘Jakarta dan Dunia Memerah Lagi’ pada Sabtu (29/8/2020).

“Nah Jakarta (bulan pertama Covid-19) mulai all out berusaha untuk meredam, tetapi hanya bertahan beberapa bulan, 3 sampai 4 bulan. Ketika ekonomi digerakan kembali, orang kembali ke Jakarta seperti yang terjadi sekarang, jadi siklusnya itu,” kata Alamsyah dalam diskusi secara daring bertajuk ‘Jakarta dan Dunia Memerah Lagi’ pada Sabtu (29/8/2020).

Alamsyah menilai, sejak kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia, pemerintah tampak kebingungan dalam membuat kebijakan.Menurut Alamsyah, sejumlah polemik kebijakan pemerintah sempat terjadi seperti, dalam menetapan lockdown, penanganan pasien Covid-19 dan persiapan adaptasi tatanan kehidupan baru atau new normal. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah mulai memprioritaskan pemulihan ekonomi karena beranggapan vaksin Covid-19 akan segera diproduksi.

“Periode ini pemerintah mulai pada aktivitas ekonomi, semua pembicaraan pada ekonomi, karena semua merasa vaksin sudah dekat, nah persoalannya vaksin yang ada apa cukup efektif,” pungkasnya.

Program pemulihan pariwisata dan ekonomi di Jabar perlu dikritisi melihat tren positif Covid-19 terus meningkat. Hal ini menunjukkan kepada kita, berpihak kepada siapa pemerintah. Nampak bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan korporasi dibanding keselamatan rakyatnya.

Sejatinya, semua ini menguak kebenaran bahwa sistem kapitalisme yang diadopsi negeri ini tidak mampu menjadi solusi atas semua permaslahan negeri, karena yang menjadi hal utama adalah kepentingan para korporasi dan kapitalis. Sedangkan kepentingan rakyat, hanya dijadikan pencitraan saja untuk memuluskan rencana mereka.

BACA JUGA:   Redbox Hadirkan 10 Gaya Rambut Terbaru di CSB Fashion Week

Di tengah krisis multidimensi yang terjadi, seharusnya makin menyadarkan kaum muslimin bahwa kita butuh sistem baru.Sistem sempurna yang akan memberikan solusi dan mensejahterakan rakyat, menyelamatkan manusia dari malapetaka dan bencana. Adapun, sistem saat ini telah gagal menyelamatkan negeri di tengah pandemi, bahkan sebelum ada pandemi pun telah gagal menjalankan perannya sebagai pengurus, pelindung dan penjaga masyarakat.

Satu-satunya yang menjadi harapan adalah sistem yang dibangun berlandaskan wahyu Allah dan dituntun Nabi Muhammad SAW, yaitu sistem Islam. Yang memiliki solusi lengkap atas persoalan hidup, begitu pula soal menghadapi ancaman krisis.

Dalam hadis Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).

Saat fungsi politik ini dimiliki, maka seluruh rantai pasok pangan dikuasai negara. Swasta boleh memiliki usaha pertanian, dengan syarat penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Produksi dikuasai negara sebagai cadangan pangan negara.

Adapun, upaya mencegah krisis ekonomi global adalah dengan beberpa cara, 5 diantaranya:

Pertama, mengubah perilaku buruk pelaku ekonomi. Dengan menyandarkan pada akidah Islam.

Kedua, tata kelola pemerintahan sesuai syariah. Politik Ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non-Muslim) sekaligus mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Ketiga, kestabilan sosial dan politik. Berdasarkan tata kelola pemerintahan dalam Islam, Khilafah akan melaksanakan dan memantau perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi.

Keempat, menstabilkan sistem moneter. Salah satunya Mengubah dominasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar dan dirham.

Kelima, menstabilkan sistem fiskal. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal tiga jenis kepemilikan: kepemilkan pribadi; kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Inilah kesempurnaan Islam dalam mengatasi krisis, yang terbukti pernah berjaya selama 13 abad dari Maroko hingga Merauke. Sudah selayaknyalah dijadikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. (*)

Komentar

News Feed