Citrust.id – Kunjungan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat, melakukan sosialisasi kepada puluhan pejabat pemerintahan, juga termasuk para anggota legislatif di Kabupaten Kuningan. Pertemuan perwakilan KPK dengan para pejabat tersebut dilaksanakan di Aula BJB Jalan Siliwangi Kuningan, yang terkesan tertutup, karena para awak media tidak diperbolehkan masuk ke ruangan untuk mengadakan liputan.
“Kami memantau terus, dan selalu di-update datanya. Jangan sampai kejadian di Malang itu berlaku di sini,” kata salah seorang anggota Tim KPK, Tri Budi Rohmanto kepada awak media usai agenda tadi.
Kedatangan ke Kuningan karena adanya undangan dari pemerintah daerah. Meski begitu, Ia juga mengaku selalu intens dengan pihak inspektorat, selain itu pihaknya memiliki program MCP yang selalu di-update. Delapan fokus area yang masuk ke dalam program pencegahan korupsi KPK dalam MCP, imbuhnya, adalah perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, penguatan APIP, Dana Desa, Manajemen ASN, serta barang milik daerah.
“Di fokus-fokus tersebut yang kami lakukan koordinasi supervisi, sehingga dilakukan pencegahan. Pencegahan ini berfungsi untuk mendeteksi secara dini, sehingga tidak terjadi potensi korupsi di 8 fokus area tersebut,” ujarnya.
Program pencegahan yang masuk dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). Saat ini di Jawa Barat sedang proses penyusunan APBD Tahun 2019, pihaknya sangat berharap agar APBD bisa segera disyahkan paling lambat 30 November 2018.
“Kami mengingatkan kembali bahwa temuan soal jual beli jabatan, seperti yang terjadi di tempat lain, jangan terjadi di Kuningan. Intinya kita meminta komitmen dari pemerintah daerah dan legislatif untuk melaksanakan hal ini. Karena setiap tahunnya kami memiliki aksi pemberantasan korupsi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati,” ujarnya./pay
Komentar