Citrust.id – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengevaluasi progres capaian kinerja perangkat daerah menjelang 100 hari kerja Wali Kota Edo Hermawan dan Wakil Wali Kota Siti Farida.
Rapat tersebut digelar di ruang serbaguna DPRD, Rabu (28/5/2025), bersama sejumlah mitra kerja strategis.
Dalam rapat evaluasi ini, Komisi II memanggil lima perangkat daerah, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, mengatakan bahwa pelaksanaan program selama 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota menunjukkan dinamika yang cukup positif.
“Di DPRKP misalnya, penyediaan sarana dan prasarana sudah berjalan baik. Namun, untuk penanganan kawasan kumuh masih dalam tahap perencanaan karena terjadi realokasi anggaran,” ujarnya.
Andru, sapaan akrab Handarujati, menambahkan bahwa peningkatan kualitas taman kota tengah dimaksimalkan melalui kolaborasi dengan sejumlah perusahaan dan hotel di Kota Cirebon.
“Di sisi lain, kami juga mengapresiasi Bapelitbangda karena selama 100 hari kerja, timeline perencanaan sudah disusun secara optimal. Tinggal menunggu rancangan akhir RPJMD yang akan dibahas bersama,” tuturnya.
Terkait ketahanan pangan, Andru menyoroti cadangan pangan di Kota Cirebon yang telah mencapai 24,25 ton. Ia menyebut capaian tersebut merupakan langkah signifikan.
“Termasuk gerakan pangan murah yang sudah terlaksana sembilan kali. Tinggal diperluas cakupan wilayah pelaksanaannya,” katanya.
Meski demikian, Andru mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir Mei 2025, realisasi PAD baru mencapai 30,8 persen atau sekitar Rp115,72 miliar.
“Realisasi PAD masih perlu dioptimalkan. Tahun lalu saja hanya mencapai 83 persen sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sejumlah program,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses yang dihadapi DPUTR dalam melakukan normalisasi sungai, yang menghambat upaya penanganan banjir di sejumlah wilayah.
“Harapan kami, penertiban bangunan liar bisa segera diselesaikan agar progres penanganan banjir lebih terlihat, apalagi ini menjadi prioritas kepala daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andru menekankan pentingnya kajian potensi pendapatan daerah sebagai dasar dalam penentuan target dan optimalisasi pendapatan.
“Kajian potensi sangat penting sebagai acuan untuk menentukan sektor-sektor mana yang bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat, mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan dua program prioritas, yaitu pemeliharaan rutin jalan dan normalisasi sungai serta saluran.
“Kami sudah menyelesaikan pemeliharaan rutin pada 20 ruas jalan di Kota Cirebon. Untuk kegiatan skala besar akan dimulai bulan Juni karena masih dalam tahap perencanaan,” katanya.
Di sisi lain, Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah telah digelar sembilan kali sejak Januari 2025.
“Untuk persediaan beras CPPD sudah mencapai 24,25 ton dan akan melakukan pengadaan tambahan sebanyak 34,7 ton,” ujarnya. (Haris)
