Citrust.id – Pemerintah Kota Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi keamanan dan ketertiban sekaligus menandatangani Deklarasi Kota Cirebon Damai pascakerusuhan yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Setda Kota Cirebon, Senin (1/9/2025), dengan dihadiri jajaran TNI-Polri, DPRD, instansi pemerintah, serta perwakilan ormas, LSM, dan OKP.
Rapat dipimpin Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dan berlangsung sekitar dua jam. Suasana rapat berjalan serius, tetapi tetap hangat, mengingat kondisi pascakerusuhan masih menyisakan kekhawatiran di masyarakat.
Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menegaskan, kondisi Kota Cirebon saat ini relatif kondusif.
“Situasi hingga saat ini kondusif, tetapi kami tetap mewaspadai pergerakan kelompok-kelompok anarko. Mereka kerap memanfaatkan momen untuk membuat kericuhan. Keselamatan personel adalah prioritas, sehingga segala tindakan akan dilakukan secara tegas terukur di bawah komando Kapolres,” ujarnya.
Dandim 0614/Kota Cirebon, Letkol Inf. Saputra Hakki, menyampaikan pentingnya pengamanan di sejumlah objek vital dan batas kota.
“Titik-titik strategis seperti Balaikota, DPRD, perbatasan kota, rumah dinas Forkopimda, serta pusat pertokoan harus menjadi fokus pengamanan,” ucapnya.
Senada, Danrem 063/SGJ Kolonel (Inf) Hista Soleh Harahap, menilai kerusuhan sebelumnya bukanlah aksi unjuk rasa murni, melainkan tindak kriminal.
“Mereka menggunakan modus baru dengan melibatkan anak di bawah umur. Ini harus kita cermati bersama. Mari kita lawan provokasi di media sosial dengan konten positif yang kita miliki,” katanya.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap langkah pengamanan yang dilakukan TNI-Polri.
“Kami siap membantu dari sisi logistik. Pendataan siswa yang bolos sekolah juga harus segera dilakukan, karena bisa menjadi indikasi awal adanya potensi aksi,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menilai kerusuhan sebelumnya merupakan murni tindakan penjarahan.
“Saya melihat langsung, itu bukan demonstrasi karena tidak ada aspirasi yang disampaikan. Barang-barang banyak yang rusak dan hilang. Saya sarankan ormas, LSM, dan OKP ikut menjaga keamanan bersama TNI-Polri,” tegasnya.
Danlanal III Cirebon, Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung, menambahkan, sejak awal massa memang berniat melakukan penjarahan.
“Kota Cirebon dianggap sebagai pusat perekonomian wilayah tiga. Itu sebabnya mereka mengincar kota ini. Tapi TNI-Polri sudah siap menghadapi situasi apapun,” ujarnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Kota Cirebon Damai oleh Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan ormas, LSM, dan OKP.
Dalam deklarasi tersebut, seluruh elemen masyarakat berkomitmen menjaga persaudaraan, menolak segala bentuk anarkisme, dan mewujudkan Kota Cirebon yang aman, damai, dan harmonis.
Perwakilan ormas, Ahmad Fauzi, turut menyampaikan orasinya.
“Kami siap mendukung aparat keamanan. Kota Cirebon ini rumah kita bersama. Tidak boleh ada yang merusaknya. Mari kita jaga dengan kebersamaan,” katanya disambut tepuk tangan peserta rapat.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mengapresiasi terselenggaranya rapat tersebut.
“Saya melihat kekhawatiran masyarakat, khususnya para pengusaha transportasi. Melalui rapat ini, saya optimis situasi akan pulih dan roda perekonomian bisa berjalan kembali,” ucapnya.
Forkopimda juga sepakat mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling), penyekatan di titik rawan, hingga penerbitan surat edaran agar aksi unjuk rasa menggunakan atribut resmi demi memudahkan pengawasan. (Haris)
4a6m0c