CIREBON (CT) – Perbedaan pendapat mengenai merger SDN 3 Pakusamben Kecamatan Babakan, antara Bupati Cirebon dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, membuktikan lemahnya koordinasi antara pimpinan daerah dengan bawahannya.
“Seharusnya bupati tangggap dan langsung melakukan langkah kongkrit untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Bupati harus turun ke lokasi, buktikan seperti apa kondisinya di lapangan,” ujar aktivis Cirebon Timur Qorib Magelung Sakti.
Qorib mengaku prihatin dan menyayangkan statmen Sunjaya, yang dinilai menganggap sepele persoalan SDN 3 Pakusamben. Menurutnya, persoalan SDN 3 Pakusamben sebagai bukti Pemkab Kabupaten Cirebon telah kecolongan, dan terbukti sudah belasan tahun mengabaikan nasib dunia pendidikan di Cirebon Timur.
“Kami mengecam tindakan Bupati Cirebon yang telah mengabaikan dan menganggap remeh kepentingan dunia pendidikan di Cirebon Timur. Bupati semestinya menanggalkan kepentingan politik dan partai. Dia itu kan sekarang milik masyarakat Cirebon secara keseluruhan,” lanjutnya.
Menurut Qorib, masyarakat Cirebon Timur akan bergerak dengan caranya sendiri, jika bupati masih mengabaikan kepentingan masyarakat terutama dunia pendidikan di wilayah Cirebon Timur. “Harus segera dilakukan langkah kongkrit, jika tidak jangan salahkan warga yang akan marah,” tegas Direktur LKBH Bibit ini.
Sebelumnya, dihadapan media, Bupati Sunjaya Purwadi sempat menyangsikan berita soal kondisi bangunan sekolah SDN 3 Pakuseamben yang kondisinya sangat memperihatinkan. Selain dari bangunannya yang tidak layak, ada satu kelas di sekolah ini yang hanya dihuni satu siswa. “Sekolah itu sudah dimerger dan bangunannya sudah tidak dipakai, jangan-jangan (media) cuma settingan saja,” kata Sunjaya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Erus Rusmana membantah SDN 3 Pakusamben telah dimerger. Menurut dia, sampai saat ini penggabungan sekolah masih berlangsung. Usulan merger baru disampaikan ke Dinas Pendidikan bulan lalu.
“Saya luruskan, SDN 3 Pakusamben sedang dalam proses merger. Memang tidak ada ajuan untuk perbaikan dari UPTD Pendidikan setempat. Karena minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di situ menurun, hanya tinggal 61 dan sekarang jadi 60 karena ada yang keluar satu orang, sehingga kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Babakan mengusulkan dimerger. Sekolahnya sudah ada di SDN 2 Pakusamben,” Ujarnya.
Sedangkan di lain pihak, warga Desa Pakusemban berharap bahwa SD tersebut tidak ditutup dan harus dibangun kembali.“Saya maunya SD itu dibangun kembali, karena kalau ditutup kasihan anak–anak kami, karena kalau ke sekolah lain jaraknya jauh dari rumah,” ujar Siti (50) warga Pakusamben. (CT-127)
Komentar