Citrust.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mengusulkan agar Pemerintah Kota Cirebon membatasi kapasitas produksi makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Usulan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan agar beban kerja pada dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berlebihan.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, mengatakan pembatasan ini diperlukan untuk menjaga kondisi pekerja sekaligus memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah kelelahan pekerja dan menjaga kualitas layanan pada program MBG,” ujarnya di Cirebon, Jumat.
Fitrah menjelaskan DPRD mendorong agar satu dapur MBG memproduksi maksimal 2.000 porsi per hari. Batas ini dinilai ideal untuk meminimalkan risiko kesalahan teknis yang kerap muncul saat pekerja menangani produksi dalam jumlah besar.
“Porsi yang terlalu banyak membuat tenaga kerja kelelahan. Pembatasan kapasitas ini penting demi menjaga mutu layanan MBG,” katanya.
Ia menyebutkan beberapa kejadian dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa human error menjadi pemicu permasalahan dalam distribusi MBG di Kota Cirebon. Kesalahan tersebut, lanjut dia, terjadi karena kelelahan saat proses produksi berlangsung.
Untuk itu, DPRD menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kajian mendalam mengenai kapasitas produksi yang tepat bagi setiap dapur MBG, sehingga pelaksanaannya dapat menyesuaikan kemampuan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Fitrah menegaskan,
“Kami mendukung penuh keberlanjutan MBG, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan SDM dan fasilitas yang ada.”
