Citrust.id – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama sejumlah kepala perangkat daerah, melakukan peninjauan terhadap lokasi lahan yang direncanakan untuk Program Sekolah Rakyat, Rabu (19/3/2025).
Lokasi yang dikunjungi, yakni rumah susun yang terletak di belakang Terminal Harjamukti dan SMPN 18 Kota Cirebon.
Wali Kota menyampaikan, kegiatan itu merupakan langkah lanjutan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menginisiasi Program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Program itu bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.
“Saya menyambut baik inisiatif besar ini. Peninjauan lokasi ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk memulai realisasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Kami berharap, program ini bisa memberikan peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di sekitar sini,” ujar Wali Kota.
Pemerintah Kota terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan, program itu dapat berjalan sesuai rencana.
Menurut Wali Kota Cirebon, Sekolah Rakyat adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia dan memberikan masa depan yang lebih cerah.
“Ini adalah komitmen kami untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” jelas Wali Kota.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Barat bersama kepala daerah se-Jawa Barat, belum lama ini mengatakan, program itu menjadi langkah strategis untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pria yang kerap disapa Gus Ipul itu menyatakan, Sekolah Rakyat dapat berdiri di setiap kabupaten/kota, dengan target 30 sekolah untuk Provinsi Jawa Barat.
“Satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di dekat lokasi Sekolah Rakyat. Kami akan pastikan bahwa sekolah ini sepenuhnya gratis, dari asrama hingga peralatan sekolah,” ujarnya.
Untuk diketahui, konsep Sekolah Rakyat memang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang membutuhkan.
Untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SD, orang tua mereka tetap bisa mengunjungi dan menengok secara berkala.
Gus Ipul juga menjelaskan, pemerintah akan menentukan indikator kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal itu untuk memastikan, mereka yang membutuhkan mendapatkan kesempatan terbaik melalui program ini.
“Kami menargetkan, setiap Sekolah Rakyat bisa menampung sekitar 1.000 siswa, dengan masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA memiliki kapasitas 300-500 siswa,” ucapnya. (Haris)
Komentar