CIREBON (CT) – Beras untuk keluarga miskin (Raskin) atau yang Pemerintah sebut sebagai beras untuk keluarga pra sejahtera (Rastra) selalu menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Banyaknya kasus korupsi akibat praktik “sunat” jumlah raskin terus bertambah. Belum lagi persoalan kualitas beras yang dikeluhkan buruk bahkan berkutu membuat pemerintah berpikir ulang, dan berencana mengganti program raskin dengan voucher.
Fakta bahwa kebutuhan pokok keluarga miskin bukan hanya pada beras, membuat Pemerintah Pusat mengagendakan pergantian fisik raskin menjadi voucher. Nantinya, voucher ini juga bisa ditukarkan dengan kebutuhan pokok selain beras, seperti minyak, gula, dan kebutuhan lainnya dengan harga yang lebih terjangkau.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KPP) Kota Cirebon, Ripin Ependi menilai kebijakan tersebut cukup baik. Menurutnya, penggunaan voucher yang tak melulu berkutat pada beras memberikan peluang lebih besar bagi warga miskin untuk tercukupi secara pangan.
“Program itu ditujukan kepada warga miskin langsung melalui data RTS yang sudah ada. Kemudian pemilik voucher itu bisa menukarnya bukan saja ke bulog, tetapi bisa juga langsung ke pasar. Kebijakan itu juga meminimalisir adanya oknum menyalahgunakan raskin,” ujar Ripin.
Nantinya, ujar Ripin, warga bisa menukarkan voucher hingga tingkat RW, dan tentu, pendistribusian ini butuh biaya yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah pusat.
“Voucher ini lebih efektif karena selama ini pemerintah hanya berkutat di beras saja,” tukas Ripin. (Wilda)
Komentar