Cirebontrust.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sesalkan adanya penandatanganan perjanjian pembiayaan (loan agreement), antara Konsorsium Cirebon Power dengan tiga lembaga keuangan asing, sehari sebelum sidang pembacaan putusan gugatan Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Dalam penandatanganan itu, tiga bank asing yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Korea Eximbank (KEXIM) dan ING, menggelontorkan dana senilai 1,74 dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 22,65 triliun (asumsi rupiah 13.000 per dollar AS).
Dana tersebut untuk pembiayaan proyek ekspansi PLTU unit 2 berkapasitas 1X1000 Megawatt, yang berlokasi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Astanajapura, dan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Minggu (23/04).
”Lembaga keuangan tersebut abai dengan masalah yang dihadapi oleh proyek yang akan mereka danai. Padahal kami sudah melayangkan surat peberitahuan, soal kasus hukum itu. Memalukan sekali. Tanpa izin lingkungan, proyek tersebut tidak akan bisa berjalan,” kesal Wahyu Widianto, Juru Kampanye Walhi Jabar.
Sementara, Direktur Eksekutif Rakyat Penyelamat Lingkungan (Rapel), Moh. Aan Anwaruddin menilai, dalam pembuatan izin lingkungan, masyarakat terdekat dampak PLTU 2 tidak pernah dilibatkan. Dan pencabutan Izin Lingkungan ini merupakan salah satu dari proyek percepatan pembangunan yang menabrak banyak aturan.
“PLTU 2 hanya salah satunya, masih banyak proyek lain yang sama melakukan banyak pelanggaran dan memaksakan diterbitkannnya izin,” tukasnya.
Dwi Sawung, Juru Kampanye Walhi nasional menambahkan, kondisi kelistrikan Jawa-Bali saat ini yang sudah mengalami surplus lebih dari 32 persen. Artinya, penambahan PLTU baru dengan kapasitas yang sangat besar, sudah tidak dibutuhkan.
“Sebenarnya kita sudah tidak butuh PLTU lagi, apalagi berbahan bakar batubara yang kotor,” pungkasnya. (Riky Sonia)
Komentar